REGIONAL:
- Adriana Elisabet menyatakan separatisme di Papua berawal dari keluhan ekonomi sejak referendum dan masuknya Freeport yang tidak direspons pemerintah.
- Perlawanan Papua yang meluas hingga tingkat internasional tersebut kemudian mendapat stigma negatif sebagai gerakan separatis dan teroris.
- Adriana mendorong pembukaan ruang dialog untuk meluruskan sejarah Papua guna memperkecil perbedaan perspektif antara pemerintah dan masyarakat setempat.
Suara.com - Jaringan Damai Papua Adriana Elisabet menilai persoalan separatisme di Papua tidak muncul begitu saja, melainkan berawal dari berbagai keluhan dan kekecewaan masyarakat yang dinilai tidak mendapat respons memadai dari pemerintah Indonesia.
Hal itu disampaikan Adriana dalam diskusi dan bedah buku Thom Beanal: Pastor Awam, Kepala Suku, dan Bapa Bangsa Papua.
Menurut dia, persoalan tersebut pada awalnya berkaitan dengan keluhan masyarakat Papua, termasuk persoalan ekonomi yang muncul sejak proses referendum hingga masuknya Freeport.
"Persoalan separatisme katakanlah yang ada di Papua itu kan mulai dari sebuah grievance, keluhan, kekecewaan kenapa begini keadaannya. Itu di awal-awal ya, itu karena kasus referendum, masuk Freeport, itulah grievance-nya soal ekonomi," kata Adriana dalam diskusi tersebut di Jakarta, Senin (24/8/2026).
Adriana menilai situasi tersebut berpotensi berkembang menjadi perlawanan ketika berbagai keluhan masyarakat tidak segera direspons.
Menurutnya, apabila pemerintah sejak awal membuka komunikasi dan memberikan penjelasan terhadap persoalan yang dipermasalahkan masyarakat Papua, perkembangan konflik kemungkinan dapat berbeda.
"Seandainya saja pemerintah merespons cepat waktu itu keluhan-keluhan itu mungkin enggak ada sampai sekarang. Karena merasa tidak direspons, jadilah perlawanan, ada bahkan keinginan memisahkan diri," ujarnya.
Menurut Adriana, perlawanan di Papua kemudian berkembang hingga mendapat perhatian di tingkat internasional.
Di sisi lain, gerakan tersebut kerap diberi stigma sebagai gerakan separatis hingga dikaitkan dengan istilah Organisasi Papua Merdeka (OPM) dan kelompok separatis teroris.
Ia menilai pelabelan tersebut tidak menyelesaikan persoalan mendasar yang sebelumnya belum terjawab.
"Karena perlawanan Papua terus meluas ya, bahkan ke internasional juga ya, walaupun itu tetap ada pro-kontra, kemudian distigma lah gerakan separatis. Bahkan gerakan separatis teroris, balik lagi ke istilah OPM dan lain sebagainya," kata Adriana.
Adriana kemudian menyoroti pentingnya pelurusan sejarah Papua sebagaimana menjadi bagian yang dibahas dalam buku tentang Thom Beanal.
Menurut dia, sejarah perlu dibicarakan secara terbuka karena rangkaian peristiwa masa lalu dapat melahirkan interpretasi berbeda antara pemerintah Indonesia dan masyarakat Papua.
"Itu persoalan yang tidak dijawab dengan baik. Nah, makanya di bukunya Pak Tom diperlukan pelurusan sejarah ya, perlu didialogkan sejarah itu," tuturnya.
Ia mengatakan perbedaan perspektif tersebut menjadi salah satu persoalan sensitif karena pemerintah Indonesia selama ini memandang sejarah Papua sebagai sesuatu yang telah final.
TERPOPULER
