PURWOKERTO.SUARA.COM- Publik Indonesia tengah diramaikan dengan kasus korupsi yang terjadi di instansi pemerintahan. Terkhusus dengan adanya dugaan kasus korupsi yang dilakukan oleh Gubernur Papua Lukas Enembe dan Kasus Penanganan Perkara di Mahkamah Agung.
Sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, Presiden Joko Widodo menegaskan proses hukum yang ada di Komisi Pemberantasan Korupsi harus dihormati oleh semua pihak.
Hal itu diungkapkan Jokowi melalui keterangan resminya kepada awak media setelah melepas bantuan kemanusiaan untuk Pakistan, di Landasan Udara Halim Perdanakusuma, pada Senin, 26 September 2022.
Jokowi juga menambahkan, setiap orang memiliki derajat yang sama di mata hukum.
“Saya kira proses hukum yang ada di KPK semuanya harus menghormati, semua sama, dan saya sudah sampaikan juga agar semuanya menghormati panggilan dari KPK, menghormati proses hukum yang ada di KPK, semuanya,” tegas Jokowi.
Melalui kesempatan ini, Jokowi menilai perlu adanya reformasi di bidang hukum, khususnya hukum yang ada di Indonesia.
Oleh karena itu, ia telah memerintahkan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD untuk melaksanakan tugas tersebut.
“Memang saya melihat ada urgensi yang penting untuk mereformasi bidang hukum kita, dan itu sudah saya perintahkan kepada Menko Polhukam, jadi silahkan tanyakan ke Pak Menko Polhukam,” tutur Jokowi.
Sementara itu, seharusnya pada hari Senin, 26 September 2022 Gubernur Papua Lukas Enembe yang ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasai terkait pekerjaan atau proyek yang bersumber dari APBD mangkir dari panggilan KPK. (Citra Safitrah)
Baca Juga: Hubungan Herry IP dan Kevin Sanjaya Masih dalam Kendali, PBSI Minta Masyarakat Abaikan Gosip
