PURWOKERTO.SUARA.COM, JAKARTA- Pernyataan Ganjar Pranowo siap jika dicalonkan sebagai presiden oleh partainya berbuntut panjang. Ia harus mendapat sanksi dari PDI Perjuangan.
Sebelumnya, Ganjar Pranowo menyatakan kesiapannya maju Capres menjawab pernyataan reporter TV dalam sebuah wawancara eksklusif.
Ganjar pun tidak menyebut dirinya sendiri yang harus siap. Melainkan semua kader anggota partai harus siap jika diusung sebagai calon presiden.
Namun ia menegaskan soal pencapresan kader merupakan kewenangan Megawati Soekarnoputri.
Jawaban Ganjar saat ditanya pembawa acara itu sebenarnya biasa saja. Ia juga tidak mendeklarasikan diri sebagai calon presiden.
Namun nama Ganjar belakangan memang sedang moncer. Dia bahkan berada di puncak elektabilitas dari berbagai lembaga survei, di atas tokoh-tokoh lain, bahkan jauh di atas Puan Maharani, putri Megawati Soekarnoputri.
Namun pernyataan Ganjar itu berbuntut panjang. Ia dipanggil PDI Perjuangan sore ini, Senin (24/10/ 2022)
Ia dipanggil di kantor PDIP pusat untuk dimintai klarifikasi atas pernyataannya yang siap jika dicalonkan presiden.
Setelah diklarifikasi, PDI P resmi memberikan sanksi kepada Ganjar Pranowo.
Baca Juga: Cara Membuat Avatar di Instagram, Tunjukan Aminasi Dirimu
"Supaya keadilan ditegakkan ke seluruh anggota dari Sabang ke Merauke, kami sampaikan jatuhkan sanksi teguran lisan kepada bapak Ganjar Pranowo, " kata Ketua Bidang Kehormatan DPP PDIP Komaruddin Watubun
Padahal ia sendiri mengakui pernyataan Ganjar itu tidak melanggar aturan organisasi. Hanya, menurutnya, pernyataan Ganjar Pranowo menimbulkan multi tafsir di publik.
PDIP sendiri belum mengumumkan siapa orang yang akan diusung sebagai Capres 2024.
Sanksi itu dijatuhkan mengingat Ganjar Pranowo bukan lah kader baru masuk, melainkan kader senior yang pernah melakukan kaderisasi di Papua.
Sehingga seharusnya lebih bisa berdisiplin. n
Ganjar juga dinilai melanggar instruksi Dewan Pimpinan Pusat PDIP yang ditandatangani Megawati.
"Di surat ini jelas tidak bisa ditafsirkan berbeda. Sehingga pak Ganjar dinilai melanggar instruksi ini, " kata Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto
