Kasus Keracunan MBG Marak Lagi, BGN: 80-90 Persen karena Tak Taat SOP

Suara.com - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sudaryono, mengungkapkan hasil evaluasi mendalam terkait rentetan kasus dugaan keracunan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) di beberapa daerah. 

Sudaryono menegaskan, bahwa mayoritas insiden tersebut terjadi akibat ketidakpatuhan petugas di lapangan terhadap Standar Operasional Prosedur (SOP).

Hal tersebut disampaikan Sudaryono usai mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi IX DPR RI di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (3/9/2026).

"Kami tadi sudah, sudah jelaskan juga di dalam. Dari kasus keracunan yang ada itu kalau kita breakdown, itu 80-90% tuh karena tidak taat SOP. Tidak taat SOP penyimpanan, tidak taat SOP pada saat dia penerimaan barang, tidak taat SOP terkait suhu dan waktu konsumsi, waktu konsumsi, batas konsumsi waktu, dan seterusnya. Itu mayoritas itu," ujar Sudaryono.

Sudaryono menjelaskan, bahwa pihaknya sempat melihat tren yang landai selama tiga minggu setelah memberlakukan jam kerja dini hari dan sore hari bagi Kepala Dapur dan Pengawas Gizi. 

Namun, munculnya laporan keracunan baru di Sidoarjo, Agam, hingga Rembang diakuinya menjadi pukulan berat bagi lembaga yang baru dipimpinnya tersebut.

"Nah, jadi ini menjadi catatan bagi kami. So far dengan kami berlakukan jam kerjanya Kepala Dapur dan Pengawas Gizi di dini hari dan di sore hari, itu kemudian so far kemarin cukup landai selama 3 minggu. Kemudian kita di beberapa hari terakhir ini kemudian tersebar berita adanya keracunan di Sidoarjo, di Agam, kemudian tadi di mana? Di Lasem ya, ini di Rembang ya. Ini tentu saja kami sangat, sangat terpukul sebetulnya. Tapi ini, dan kami tidak boleh menyerah," tegasnya.

Menyikapi hal tersebut, BGN berkomitmen melakukan perbaikan menyeluruh pada tata kelola dan aturan main program MBG. 

Sudaryono menekankan bahwa visi BGN ke depan bukan sekadar mengenyangkan perut penerima manfaat, melainkan memastikan adanya perbaikan gizi yang terukur dan dapat dipantau melalui integrasi data.

"Insya Allah ini kami, kita perbaiki semua tata kelolanya, aturannya, flow, flow, flow penataan keuangannya, dan lain sebagainya, ya. Kami kemudian terus berkoordinasi, data antar kementerian/lembaga yang terkait-terkait MBG ini juga saling, udah saling ngobrol, sehingga BGN ini tidak hanya ngasih makan orang kemudian kenyang, selesai, enggak," jelas Sudaryono.

Lebih lanjut, ia memaparkan bahwa penggunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK) akan menjadi kunci untuk mengukur keberhasilan program ini secara fisik terhadap tiap anak.

"Tapi output dan impact yang kita inginkan adalah si A yang ber-NIK ini, yang sekolah di SD ini, itu kemudian setelah diberikan MBG selama sekian bulan, di catatan sistemnya Kementerian Kesehatan bisa kita tarik datanya sehingga kita bisa tahu perkembangan gizinya. Yang tadinya kurus tambah gemuk enggak? Yang tadinya apa, underweight itu jadi kemudian normal enggak? Yang tadinya pendek jadi tinggi enggak? Dan lain-lain, itu kan intinya itu," pungkasnya.