Alasan Jokowi Beri Gelar Pahlawan ke Soeharto, Andil dalam Perjuangan Kemerdekaan

PURWOKERTO.SUARA.COM, Pemerintah bakal menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada lima tokoh yang dipilih berdasarkan usulan masyarakat dan telah melalui sejumlah proses seleksi.

Di antara yang mendapat gelar pahlawan nasional tahun ini adalah almarhum DR. dr. H. R. Soeharto dari Jawa Tengah. 

Ia dinilai telah berjuang bersama Presiden Soekarno dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. 

Bahkan setelah kemerdekaan, almarhum DR. dr. H. R. Soeharto ikut serta dalam pembangunan sejumlah infrastruktur di Tanah Air.

“Ikut pembangunan department store syariah dan pembangunan Monumen Nasional serta Masjid Istiqlal dan pembangunan Rumah Sakit Jakarta serta salah seorang pendiri berdirinya IDI (Ikatan Dokter Indonesia),” ungkap Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md 

Gubernur Jateng Ganjar Pranowo juga sebelumnya mendukung penganugerahan pahlawan kepada dr Soeharto. 

Ganjar menceritakan, dr. Soeharto menjadi dokter pribadi Bung Karno dan Bung Hatta sejak 1942.

 Selama tugasnya, Dr Soeharto selalu menemani Bung Karno berkeliling ke seluruh dunia. Ia juga pernah menjabat sebagai Menteri Perdagangan, Menteri Perindustrian, dan Kepala Bappenas di Kabinet Soekarno.

Dr Soeharto meninggal pada 2000 lalu. Ia juga tercatat merupakan salah satu pendiri bank pertama di Indonesia, yaitu Bank Negara Indonesia (BNI), sekaligus turut andil dalam pembangunan kawasan Sarinah Thamrin Jakarta, dan Hotel Indonesia. 

Pada awal kemerdekaan, Dr Soeharto juga berperan sebagai bendahara yang mengelola dana penyelenggaraan pemerintahan, karena pada masa itu lembaga-lembaga negara belum sepenuhnya fungsional.

Pada 1950, Dr Soeharto tercatat menjadi salah satu penggagas berdirinya Ikatan Dokter Indonesia (IDI). Ia juga pelopor yang menginiasi program Keluarga Berencana (KB) di Indonesia. Selanjutnya dalam perkembangan program KB itu, muncul Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) pada 1957, dan Dr Soeharto didapuk menjadi ketua pertama PKBI.

Selain Soeharto,  pemerintah akan menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada almarhum KGPAA Paku Alam VIII yang merupakan Raja Paku Alam dari tahun 1937-1989.

Beberapa jasa yang telah diberikan almarhum KGPAA Paku Alam VIII antara lain bersama Sultan Hamengkubowono IX dari Keraton Yogyakarta mengintegrasikan diri pada awal kemerdekaan Republik Indonesia sehingga Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi utuh hingga saat ini.

“Sehari sesudah (kemerdekaan) itu beliau menyatakan bergabung ke Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kemudian Yogyakarta menjadi ibu kota yang kedua dari Republik ketika terjadi agresi Belanda pada tahun 1946,” tutur Mahfud.

Ketiga, pemerintah akan menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada almarhum dr. Raden Rubini Natawisastra, dari Kalimantan Barat. Menurut Mahfud, almarhum dr. Raden Rubini Natawisastra telah menjalankan misi kemanusiaan sebagai dokter keliling pada saat kemerdekaan. Bahkan, almarhum bersama istrinya dijatuhi hukuman mati oleh Jepang karena perjuangannya yang gigih untuk kemerdekaan Republik Indonesia.

Keempat, pemerintah akan menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada almarhum H. Salahuddin bin Talibuddin dari Maluku Utara. Selama 32 tahun, almarhum H. Salahuddin bin Talibuddin dinilai telah berjuang dan ikut membangun Indonesia berdasarkan Pancasila. 

“Beliau pernah dibuang ke Boven Digul tahun 1942 dan juga dibuang ke Sawahlunto tahun 1918-1923,” ucap Mahfud.

Kelima, pemerintah akan menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada almarhum K.H. Ahmad Sanusi dari Jawa Barat. Mahfud menjelaskan, almarhum Kyai Ahmad Sanusi merupakan salah satu anggota Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) yang belum mendapat gelar pahlawan nasional. Ia juga tokoh Islam yang memperjuangkan dasar negara yang menghasilkan kompromi lahirnya negara Pancasila.

“Dari semula ada sisi kanan ingin menjadikan negara Islam, sisi kiri menjadikan negara sekuler, kemudian diambil jalan tengah lahirlah ideologi Pancasila sesudah menyetujui pencoretan tujuh kata di Piagam Jakarta,” ujar Mahfud.

Mahfud pun mengimbau kepada daerah-daerah yang merupakan asal dari para tokoh penerima gelar pahlawan nasional untuk mempersiapkan diri hadir pada peringatan Hari Pahlawan 10 November, yang rencananya akan digelar pada Senin, 7 November 2022 mendatang di Istana Negara Jakarta.

“Kami sarankan kepada daerah-daerah tadi yang sudah mempunyai usul-usul dan disetujui oleh pemerintah supaya segera menyiapkan diri untuk hadir dan melakukan penyambutan-penyambutan, baik upacara adat, upacara daerah, atau apapun yang bisa dilakukan untuk menyongsong anugerah ini,” ucap Mahfud