PURWOKERTO.SUARA.COM – Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Ketut Sumedana, menyebut bakal ada evaluasi penting soal siaran langsung persidangan perkara yang menarik perhatian masyarakat seperti kasus Ferdy Sambo dkk.
Hal tersebut dilakukan karena menyangkut dengan pembuktian oleh jaksa penuntut umum (JPU) di persidangan. Mengingat siaran langsung persidangan perkara yang menarik perhatian masyarakat seperti kasus Ferdy Sambo dkk ternyata perlu menjadi bahan evaluasi pihaknua.
Menurut Ketut Sumedana evaluasi penting dilakukan karena menyangkut dengan pembuktian oleh jaksa di persidangan. "Nanti mekanismenya diatur, mana yang bisa live (langsung), mana yang tidak," kata Ketut, dikutip Antara, Kamis (17/11/2022).
Ia menjelaskan pengaturan ulang mekanisme peliputan persidangan pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J ini menyangkut keterangan saksi agar tidak memengaruhi keterangan saksi lainnya.
"Karena apa? Pasal 157 KUHAP menyatakan tidak boleh ada berhubungan satu sama lain, langsung tidak langsung, nanti kalau saling mendengarkan saling mengingkari. Nanti yang berbahaya bagi pembuktian materiil di persidangan, baik bagi JPU, hakim maupun penasihat hukum," kata Ketut.
Menurut Ketut, evaluasi tidak hanya untuk sidang Ferdy Sambo, tetapi perkara yang ada di seluruh wilayah hukum kejaksaan tinggi yang menarik perhatian masyarakat.
Beberapa hal yang dievaluasi, di antaranya teknis persidangan, teknis pengamanan, termasuk teknis publikasi. "Tentunya ini sedang berjalan evaluasinya," imbuhnya.
Adapun untuk hasil evaluasi sidang Ferdy Sambo dan kawan-kawan, Ketut mengatakan akan dikomunikasikan dengan pengadilan dan secara bertahap teknis publikasi bakal ditertibkan.
"Tentu nanti kami akan komunikasikan, tentu nanti tidak langsung kami sampaikan ke publik karena ini kan masing-masing punya prosedur dan protap internal dalam hal proses persidangan, yang paling penting dari kaminya," kata Ketut.
Sebelumnya, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menunda sidang Ferdy Sambo dan kawan-kawan selama satu pekan. Menurut pihak kejaksaan, alasan penundaan tersebut karena ada evaluasi yang perlu dilakukan untuk persidangan yang menarik perhatian masyarakat.
Sidang perkara pembunuhan berencana maupun obstruction of justice untuk pekan kelima diagendakan pekan depan, yakni pada Senin (20/11), Selasa (21/11/2022) dan Kamis (24/11/2022). (ANIK AS)
TERPOPULER
