PURWOKERTO.SUARA.COM – Upah Minimum Kabupaten (UMK) Banyuwangi tahun 2023 telah resmi ditetapkan sebesar Rp 2.528.899. Angka tersebut naik 8,59 persen atau sebesar Rp 200 ribu dibanding UMK Banyuwangi tahun 2022 senilai Rp 2.328.899.
UMK Banyuwangi tersebut telah resmi ditetapkan oleh Gubernur Jatim bersamaan dengan kabupaten/kota lainnya. Sesuai dengan Surat Keputusan (SK) Gubernur Jawa Timur (Jatim) Nomor 188/889/KPTS/013/2022 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2023.
Kasie Pengembangan Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Perindustrian (Disnakertrans) Banyuwangi, Mohamad Rusdi membenarkan penetapan UMK tersebut. Menurut Rusdi kenaikan UMK Banyuwangi tahun 2023 cenderung lebih tinggi dari tahun-tahun sebelumnya yang hanya mentok di belasan ribu.
"Karena aturannya berbeda, sekarang formulasinya menggunakan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 18 Tahun 2022. Sehingga kenaikannya lumayan," kata Rusdi.
Perlu diketahui, permenaker tersebut bertujuan mewujudkan hak pekerja atau buruh atas penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Selain itu, dalam waktu dekat Disnakertrans Banyuwangi akan segera turun lapangan melakukan sosialisasi terkait adanya kenaikan UMK ke sejumlah perusahaan yang ada di Bumi Blambangan.
"Kemungkinan Senin, (12/12/ 2022) depan kita akan mendatangi ke perusahaan-perusahaan untuk melakukan sosialisasi kenaikan upah," ungkapnya.
Rusdi menjelaskan, bahwa sesuai aturan perusahaan diwajibkan menerapkan UMK yang telah ditetapkan demi kesejahteraan pekerja. Memang diwajibkan menerapkan upah minimum yang sesuai dengan SK Gubernur Jatim. Terutama diperuntukkan untuk pekerja yang dibawah satu tahun.
“Mengingat UMK ini untuk pekerja yang masih bekerja satu tahun ke bawah," jelasnya.
Namun, lanjut Rusdi, terdapat pengecualian dalam pemberlakuan UMK itu. Dimana keuangan perusahaan dilihat terlebih dahulu mampu atau tidaknya menggaji karyawan secara layak. Sebab jika perusahaan dipaksakan untuk membayar sesuai upah minimum, bisa jadi perusahaan itu tutup.
“Ini lantaran belum mampu memberikan bayaran sesuai UMK," jelasnya.
Rusdi menambahkan, sedangkan yang menentukan perusahaan itu sudah memiliki kemampuan untuk menggaji karyawan secara layak dan tidak adalah pengawas perusahaan Provinsi Jatim. Data-data untuk perusahaan yang telah menggaji layak atau tidak sudah ada pengawas langsung dari Provinsi yang mengawal.
Sebagai informasi, UMK Banyuwangi tersebut telah resmi ditetap dan SK ditanda tangani Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa. Tertulis dalam klausul SK disebutkan, UMK merupakan rekomendasi Bupati/Wali Kota dan hasil rapat sidang Dewan Pengupahan Jawa Timur.
SK tersebut juga diketahui bahwa wilayah dengan UMK tertinggi tahun 2023 di Jatim yakni berada di Kota Surabaya. Sedangkan daerah UMK terendah ada di Kabupaten Sampang.***
TERPOPULER
