PURWOKERTO.SUARA.COM- Saat perayaan Tahun Baru Imlek oleh masyarakat Tionghoa di Indonesia pasti tak akan lepas dari sosok yang satu ini, yaitu Gus Dur atau Abdurrahman Wahid.
Seperti yang kita tahu, pada tahun 2004 silam, Presiden Keempat Republik INdonesia itu diberi gelar sebagai Bapak Tionghoa Indonesia oleh Perkumpulan Sosial Rasa Dharma di Kleteng Tay Kek Sie, Semarang, Jawa Tengah.
Tapi, kenapa Abdurrahman Wahid atau yang bisa kita kenal sebagai Gus Dur dijuluki sebagai bapak Tionghoa?
Sosok Gus Dur sebagai seorang ulama yang nyentrik memiliki pemikiran yang pluralis. Dia termasuk tokoh yang tidak suka diskriminasi terhadap etnis Tionghoa di Indonesia. Selain itu, Gus Dur merupakan orang pertama yang berhasil menyelesaikan permasalahan diskriminasi yang dialami etnis Tionghoa.
Melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 6 Tahun 2000, Gus Dur mengakhiri satu permasalah diskriminasi terhadap etnis Tionghoa dan pada akhirna mereka dapat merayakan Hari Imlek secara bebas dan terbuka.
Dengan Keppres tersebut, aturan yang berasal dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 14 Tahun 1967 yang mengatur tentang Agama, Kepercayaan, dan Adat Istiadat China dapat ditepis.
Jika menelisik peraturan lama, kelompok Tionghoa di Indonesia tidak diperbolehkan melakukan tradisi atau pun kegiatan peribadatan secara mencolok di depan umum dan hanya diperbolehkan dilakukan di lingkungan keluarga.
Hal itu terjadi pada masa Pemerintahan Soeharto yang menganggap bila aktivitas yang dilakukan masyarakat Tionhoa akan menghambat proses asimilasi dengan masyarakat pribumi.
Bahkan, pada saat itu etnis kelompok Tionghoa yang ada di Indonesia diminta untuk mengganti identitas mereka menjadi nama yang umum digunakan oleh masyarakat Indonesia. Lalu, ketika resmi menjabat sebagai Presiden Indonesia, Gus Dur banyak sependapat dengan beberapa pemikiran Soeharto.
Menurutnya, etnis Tionghoa adalah bagian dari bangsa Indonesia, oleh karena itu mereka harus mendapatkan hak-hak yang setara. Termasuk dalam menjalankan ibadah keagamaannya.
Gus Dur juga berpendapat jika masyarakat Muslim Tionghoa boleh merayakan Tahun Baru Imlek sehingga perbuatan itu tidak dianggap sebagai tindakan yang musyrik. Menurutnya, perayaan ini adalah bagian dari sebuah tradisi budaya, bukan agama.
Tidak hanya itu, Gus Dur juga menetapkan hari raya Imlek sebagai hari libur fluktuatif. Yang artinya hanya masyarakat yang merayakan yang diperbolehkan libur. Baru pada era Presiden Megawati Soekarnoputri, Hari Raya Imlek ditetapkan sebagai hari libur nasional.
Bagi seorang Gus Dur pluralisme yang tumbuh di masyarakat bisa terjadi ketika seluruh masyarakat mau menghargai demokrasi yang berpedoman pada hukum dan juga perlakuan yang sama terhadap semua warga negara.
Itulah alasan dibalik julukan yang diterima oleh Gus Dur sebagai Bapak Tionghoa di Indonesia.
TERPOPULER
