Pemerintah Umumkan 1 Syawal Jatuh Pada Sabtu 22 April 2023

PURWOKERTO.SUARA.COM - Tanggal 1 Syawal 1444 Hijriyah (H) jatuh pada tanggal 22 April 2023. Hal utu setelah pemerintah bersama DPR hingga ormas Islam menggelar sidang isbat.

Sidang isbat digelar di Auditorium HM Rasjidi Kementerian Agama (Kemenag) di Jakarta Pusat (Jakpus) pada Kamis (20/4/2023) sejak sore tadi. Sidang isbat ini digelar untuk menentukan 1 Syawal 1444 H.

Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Quomas dan Ketua Komisi VIII DPR RI Ashabul Kahfi mengikuti sidang isbat penetapan 1 Syawal 1444 H. Selain itu, tampak Wamenag Zaunit Tauhid Sa'adi dan Imam Besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar.

Yaqut mengimbau umat Islam tetap menjaga ukhuwah islamiyah menyikapi kemungkinan adanya perbedaan tersebut. Dia menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 5 Tahun 2023 tentang penyelenggaraan hari raya Idul Fitri 1444 H.

"Umat Islam diimbau untuk tetap menjaga ukhuwah islamiyah dan toleransi dalam menyikapi kemungkinan perbedaan penetapan 1 Syawal 1444 H/2023 M," kata Yaqut dilansir melalui situs resmi Kemenag, Kamis (20/4).

Untuk diketahui, Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah sudah lebih dulu menentukan 1 Syawal 1444 H jatuh pada Jumat, 21 April 2023.

Kemenag memaparkan posisi hilal belum memenuhi kriteria untuk memasuki bulan baru. Sebagai informasi, Kemenag dan tim hisab rukyat dari berbagai ormas lembaga pemerintah, semua unsur, pakar di Indonesia bersepakat untuk memakai kriteria baru mabin, yakni tinggi minimal 3 derajat dan elongasinya 6,4 derajat.

"Hilal masih belum memenuhi kriteria," ujar anggota tim hisab rukyat Kemenag RI, Hafid, Jakarta, Kamis (20/4).

Secara umum, penentuan hari raya Idul Fitri 2023 menggunakan dua metode, yakni metode hisab dan rukyat. Metode tersebut digunakan pemerintah dan juga ormas Islam, seperti Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU).

Dalam hal ini, pemerintah RI melalui Kemenag menggunakan gabungan antara metode hisab dan rukyat dengan mengacu pada kriteria MABIMS (Menteri Agama Brunei, Indonesia, Malaysia, dan Singapura) yang kemudian ditetapkan melalui sidang isbat.

Sementara itu, Muhammadiyah menggunakan metode hisab hakiki wujudul hilal. Metode ini menitikberatkan pada posisi geometris benda-benda langit. Sedangkan NU menggunakan metode rukyatul hilal. Potensi perbedaan umumnya terjadi antara pemerintah dan Muhammadiyah.***