PURWOKERTO.SUARA.COM, PURBALINGGA - Sejarah memang menyerupai siklus waktu yang terus berulang. Jika pada masa lalu trah Dipokusumo memimpin Kabupaten Purbalingga, hari ini pun demikian. Dan kini, Putra Mahkota dari wangsa Dipokusumo V siap mengemban tahta Negeri Perwira Purbalingga.
Dialah Raden Ruli Adi, buyut lelaki 'mbarep' dari Dipokusumo V. Namanya mungkin tak setenar Raden Bambang Irawan yang ketua DPRD Kabupaten Purbalingga sekaligus Ketua DPC PDIP Purbalingga atau Dyah Hayuning Pratiwi, keponakannya yang kini menjabat Bupati Purbalingga.
Namun Ruli yang 33 tahun malang melintang di dunia profesional di Ibu Kota tetaplah penyandang gelar putra mahkota, pewaris utama yang paling berhak atas tahta Purbalingga jika dibanding dua tokoh yang disebut sebelumnya.
Ruli sendiri telah blak-blakan siap menerima mandat jika rakyat menghendaki. Penggemar Harley Davidson ini tak gentar jika harus berhadapan dengan adik atau keponakannya pada kontestasi politik 2024 mendatang.
"Demi kepentingan masyarakat yang lebih besar, kenapa tidak," ujar dia saat ditemui di kediamanya di Kelurahan Wirasana, 6 Agustus 2023.
Ruli merantau ke Jakarta tahun 1990 setelah menyelesaikan kuliahnya di Fakultas Hukum Unsoed Purwokerto. Peraih beasiswa Supersemar di zaman Orde Baru ini berhasil memikat presiden Soeharto kala diundang ke istana.
Ketua Senat mahasiswa Unsoed ini pandai bersilat lidah hingga pejabat Sekretariat Negara kala itu membisikinya agar kelak lulus mengabdi di istana.
Begitulah cerita singkat bagaimana Ruli berkiprah di Ibu Kota. Ia kemudian masuk ke Badan Usaha Milik Negara (BUMN), mulai dari PT KAI hingga Pertamina.
Terakhir, ia menjabat Direktur SDM di Pertamina. Ruli memang spesialis di bidang pengelolaan sumber daya manusia. Sepanjang karirnya, ia kerap berada di pos SDM.
Baca Juga: Sebanyak 20 Guru PPPK di Kecamatan Rakit Banjarnegara Ikuti Pembinaan, Ini Tujuannya
Dan kini Ruli telah kembali ke tanah kelahirannya, sebagaimana permintaan ayahandanya. Di tanah ini pula, ia berniat membaktikan dirinya untuk Purbalingga. Tentu saja, jika itu memang yang menjadi kehendak rakyat.***
