PURWOKERTO.SUARA.COM, KEBUMEN - BPK RI memeriksa kepatuhan atas belanja infrastruktur tahun anggaran 2023 di Kabupaten Kebumen. Pemeriksaan itu meliputi belanja gedung dan bangunan jalan, jembatan, irigasi dan jaringan.
"Betul kami tengah memulai pemeriksaan pendahuluan mengenai belanja infrastruktur di Kabupaten Kebumen," ujar Puspitaningtyas selaku Wakil Penanggung Jawab BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Tengah saat rapat bersama jajaran Pemerintah Kabupaten Kebumen di ruang Arungbinang, Kamis 14 September 2023.
Pemeriksaan berlangsung selama 25 hari dari 13 September sampai 7 Oktober 2023 mendatang. Salah satu tujuannya adalah menilai kewajaran tentang penggunaan anggaran.
Pihaknya menilai aspek ekonomi, efisiensi dan efektivitas. Kemudian memberikan simpulan atas sesuatu yang diperiksa.
"Hasilnya kita harapkan, Kebumen bisa meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK," ucapnya.
Adapun pemeriksaannya dimulai dari persiapan anggaran, proses pemilihan penyedia jasa, ketepatan waktu pengerjaan dari waktu yang ditetapkan, ketepatan kualitas dan kuantitas dari hasil yang dikerjakan, serta pertanggungjawaban pengerjaan jasa konsultasi.
"Tapi ini baru pemeriksaan pendahuluan ya, nanti selanjutnya ada pemeriksaan terinci. Setelah itu nanti ada kesimpulan dan rekomendasi," ucap Tyas singkat.
Bupati Kebumen Arif Sugiyanto menyambut baik tim dari BPK yang melakukan pemeriksaan secara menyeluruh mengenai belanja infrastruktur di Kebumen pada tahun anggaran 2023.
Pemeriksaan ini sebagai bentuk transparansi dan keterbukaan pemerintah.
"Saya minta kepada semua kepala dinas untuk membuka seluruh dokumen mengenai belanja infrastruktur, jangan ada yang ditutup-tutupi. Karena ini sangat penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, sekaligus sebagai bentuk transparansi," ucapnya.
Bupati berharap pemeriksaan ini memberikan hasil yang maksimal, dan bisa menjadikan kinerja pemerintah semakin baik, khususnya dalam hal penggunaan anggaran.
Ia menyebut di era keterbukaan ini semua orang bisa dengan leluasa mengawasi dan mengontrol kinerja pemerintah.
"Untuk menciptakan pemerintahan yang baik, transparan, bersih dari korupsi tidak hanya dengan pemeriksaan BPK, masyarakat juga bisa turut mengontrol dan mengoreksi kebijakan pemerintah," tegasnya.
TERPOPULER
