Nasdem Tolak Usulan Pilkada Tanpa Wakil, Ingatkan Risiko Konsentrasi Kekuasaan

Suara.com - Kapoksi NasDem Komisi II DPR RI, Ujang Bey, memberikan tanggapan tegas terkait munculnya usulan agar Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) hanya memilih kepala daerah saja tanpa wakil. 

Menurutnya, kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah satu kesatuan paket yang krusial untuk menjalankan roda pemerintahan secara kolaboratif. 

Ia menjelaskan, bahwa hadirnya pasangan kepala daerah dan wakilnya merupakan hasil dari proses panjang koalisi partai politik yang melibatkan berbagai pertimbangan matang. 

"Selama ini kan produk kepala daerah salah satu buah perkawinan (koalisi) partai tingkat daerah yang diamini tingkat DPP masing-masing parpol. Tentunya proses perkawinan politik itu terjadi dengan berbagai macam pertimbangan si calon, baik itu social capital, political capital, dan economic capital," ujar Ujang kepada wartawan, Kamis (6/8/2026). 

Ia menambahkan, bahwa dinamika politik sering kali mempertemukan pasangan yang saling melengkapi. 

Ada calon yang memiliki kekuatan finansial namun lemah secara basis politik, sehingga memerlukan sosok ketua partai atau kader partai sebagai pendamping. Sebaliknya, ada pula yang bermodal politik kuat namun membutuhkan dukungan ekonomi. 

Ujang menekankan, bahwa kolaborasi keduanya merupakan amanat undang-undang untuk memastikan tata kelola pemerintahan berjalan maksimal. 

"Semua tugas dan fungsi kepala daerah dan wakil kepala daerah sudah diatur dalam undang-undang pemerintahan daerah, saya melihat untuk menyelenggarakan pemerintahan daerah tentu membutuhkan kolaborasi diantara keduanya karena itu mereka dipilih secara paket," ujarnya. 

Meski mendukung format pasangan, Ujang tidak menampik adanya masalah di lapangan, terutama terkait keterbatasan wewenang bagi wakil kepala daerah. 

Ia mencatat bahwa sering kali keputusan strategis, seperti penentuan jabatan birokrasi, didominasi sepenuhnya oleh kepala daerah. 

"Memang selama ini kan yang dikeluhkan oleh beberapa wakil kepala daerah kewenangan mereka terbatas diambil alih semua kepala daerah, misal dalam menentukan jajaran birokrasi dari sekda sampai kepala dinas bahkan camat," katanya. 

Persoalan ini, menurut Ujang, perlu menjadi perhatian serius karena berkaitan dengan potensi penyalahgunaan kekuasaan. 

Ia merujuk pada maraknya kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh KPK yang kerap menjerat kepala daerah terkait jual beli jabatan. 

"Karena ini 'sumber', kenapa saya sebut sumber, sebab beberapa OTT yang marak dilakukan KPK hampir didominasi oleh jual beli jabatan dan itu hampir semua menimpa para kepala daerah. Walaupun akhirnya wakil kepala daerah yang melanjutkan menjadi kepala daerah sampai masa jabatan berakhir. Tapi, ada juga Kepala daerah dan wakil kepala daerah yang kembali berpasangan diperiode kedua, mungkin keduanya cocok untuk terus melanjutkan kolaborasi," tuturnya. 

Untuk diketahui, usulan mengenai pilkada tanpa wakil ini dilontarkan oleh anggota Komisi II DPR Fraksi PKB, Muhammad Khozin. 

Dalam rapat Komisi II DPR RI bersama Kementerian Dalam Negeri pada Kamis (30/7/2026), Khozin mengusulkan agar wakil kepala daerah cukup ditunjuk oleh kepala daerah terpilih demi menghindari posisi wakil yang hanya dijadikan alat peraup suara. 

"Solusi yang kedua seperti apa? Perbaiki Undang-Undang Pilkada-nya. Kita pilih saja kepala daerah tanpa wakil. Wakil kepala daerah cukup ditunjuk oleh kepala daerah. Ini biar tidak menjadi vote getter saja, kasihan wakil kepala daerah saat ini," kata Khozin dalam rapat tersebut.