PURWOKERTO.SUARA.COM, KEBUMEN - Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mengevaluasi Perencanaan dan Penganggaran (EVRAN) APBD di Kabupaten Kebumen untuk tahun anggaran 2023.
Jusuf Partono selaku Koordinator Pengawasan Bidang Akuntan Negara BPKP Perwakilan DIY mengatakan, pada evaluasi EVRAN ini ada lima fokus utama yang akan dikerjakan BPKP.
Itu berkaitan dengan pengentasan kemiskinan, penurunan stunting, ketahanan pangan, pemberdayaan UMKM, serta peningkatan daya saing pariwisata.
"Dengan evalusi ini kita ingin membantu pemerintah daerah, bagaimana lima program di atas bisa tercapai atau terealisasi sesuai dengan tujuan utamanya," ujar Jusuf usai rapat bersama jajaran Pemda Kebumen di Ruang Arungbinang, Jumat (15/7).
Dalam evaluasi ini, BPKP akan melihat apakah program yang dicanangkan Pemda Kebumen pada lima priotas utama tersebut perencanaannya efektif atau tidak, serta berhubungan langsung atau tidak dengan tujuan utama, kemudian realisasinya.
"Jangan sampai program dan anggaran justru tidak efektif bahkan menyimpang. Ini harus kita lihat bersama," ucapnya.
Jusuf menyebut, beberapa persoalan yang kerap ditemukan adalah ketidakefektifan program yang dibuat. Kemudian program tidak sesuai dengan sasaran atau tujuan.
"Misalnya berkaitan dengan penurunan stunting, harusnya anggaran itu benar-benar difokuskan untuk pemberian makanan dan gizi untuk balita dan ibu hamil. Tapi faktanya ada yang banyak dihabiskan untuk operasional, seperti rapat-rapat yang tidak terlalu penting," ucapnya.
Bupati Kebumen Arif Sugiyanto mengatakan, pihaknya menyambut baik evaluasi dari BPKP terhadap lima prioritas utama yang akan digarap. Pemerintah daerah sangat terbuka dengan siapapun dalam hal perbaikan sistem.
"Kebetulan pemerintah juga tengah fokus dalam hal penanganan kemiskinan dan stunting, kita terus berupaya menekan angka kemiskinan dan stunting di Kabupaten Kebumen dengan berbagai program," ujarnya.
Bupati berharap evaluasi ini bisa menghasilkan penilaian yang matang, terukur dan terarah. Sehingga program yang dicanangkan pemerintah daerah lebih efektif dan efisien, sesuai tujuan utamanya.
