REGIONAL:
Ranah.co.id – Pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies (ISEES) Bambang Rukminto menyebutkan bahwa Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo terlihat kurang cepat dalam menangani segala persoalan di tubuh Polri.
Yaitu, seperti kasus tambang ilegal yang viral melalui video pengakuan oleh Ismail Bolong yang mengatakan bahwa ia bekerja sama dengan perwira tinggi Polri.
Bambang melihat kinerja Kapolri seolah hanya memberikan pernyataan retorika tanpa adanya langkah yang nyata untuk menyelamatkan citra Polri meskipun kasus tersebut sudah turut menyeret Kabareskrim Polri Komjen Agus Andrianto.
"Kapolri harus turun tangan sendiri dan menunjukkan langkah-langkahnya yang konkret (menyelesaikan persoalan di tubuh Polri). Bukan statemen-statemen, bukan retorika-retorika, dan bukan akan-akan," jelas Bambang saat dikutip dari Suara.com pada Sabtu (3/12/2022).
“Kalau masih menunda-nunda dan menunggu desakan publik (kasus tambang ilegal Ismail Bolong), ini akan menjadi buruk bagi citra Polri yang profesional, bahwa kepolisian tidak bergerak bila tidak terdesak,” lanjut Bambang.
Bambang menyebut bahwa dalam kasus ini, maka Presiden Jokowi harus ikut terjun jika Kapolri masih belum mengambil langkah yang pasti dalam menyelamatkan instansi Polri terkait kasus- kasus yang menimpa kepolisian belakangan ini.
Jokowi sebagai pemimpin negara juga dapat mengambil alih proses penyelidikan dan penyidikan kasus dugaan tambang ilegal yang melibatkan lembaga-lembaga eksternal untuk menjaga objektivitas namun tetap dipimpin secara langsung oleh Jokowi.
“Presiden (Jokowi) bukan sekedar meminta, melainkan memerintahkan Kapolri untuk secepatnya mengambil Tindakan terhadap personel yang melakukan pelanggaran,” sebut Bambang.
“Sekaligus mengumumkan kepada publik hasil penyelidikannya dengan transparan,” kata Bambang.
Menurut pandangan Bambang, kasus dugaan tambang ilegal ini juga tak kalah serius disbanding dengan kasus pembunuhan berencana oleh Ferdy Sambo kepada Brigadir J. (Windy L. Hamidi/Mg1)
TERPOPULER
