Selebtek.suara.com - AS, seorang pria di Probolinggo, Jawa Timur membatalkan pernikahan dua hari menjelang hari H. Calon mempelai pria berusia 23 tahun ini nekat membatalkan pernikahan karena ibu kandungnya dihina dan disuruh jual diri!
AS geram dengan penghinaan terhadap ibunya sehingga ia memutuskan untuk membatalkan pernikahannya dengan APC, calon istrinya.
Akibat pembatalan pernikahan tersebut APC kemudian melayangkan gugatan kepada AS di Pengadilan Negeri untuk membayar ganti rugi yang nilainya fantastis, yakni senilai Rp 3 miliar.
Gugatan perdata diajukan pihak keluarga APC didampingi kuasa hukumnya ke Pengadilan Negeri (PN) Kelas II Probolinggo, Jawa Timur, pada Selasa (13/9/2022) lalu. Gugatan tersebut terdaftar dengan Nomor Perkara : 25/Pdt.G/2022/PN.Pbl.
Dalam materi gugatannya, APC meminta ganti rugi kepada AS sebesar Rp 3 miliar.
Persidangan perkara perdata ini masih bergulir di PN Probolinggo. Sementara itu pada Kamis (19/1/2023), sidang ketujuh digelar dengan agenda mendengarkan keterangan saksi, di antaranya jasa rias, dekorasi dan fotografer dari penggugat. Sidang dipimpin oleh Hakim Ketua Boy Jefry Paulus Simbiring.
Menurut Kuasa Hukum APC, Mulyono, upaya hukum ini didasarkan pada Pasal 1338 KUHPerdata, Yurisprudensi Nomor 4 Tahun 2018, Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1051 Tahun 2014, dan Yurisprudensi Nomor 580 Tahun 2016.
Merujuk pada itu, pemutusan perjanjian sepihak termasuk perbuatan melanggar hukum.
"Pernikahan antara penggugat dan tergugat sudah terdaftar di KUA, tapi dibatalkan tiba-tiba oleh tergugat. Pembatalan pernikahan yang sudah terdaftar di KUA harus melalui peradilan. Tak bisa serta merta dibatalkan begitu saja. Maka dari itu kami melakukan upaya hukum," katanya, dikutip dari Tribunjatim.
Lebih lanjut Mulyono menegaskan, pembatalan pernikahan ini tanpa melalui proses musyawarah sehingga dianggap sepihak atas keinginan AS. Pembatan pernikahan ini juga tidak dilontarkan langsung ke APC.
APC justru mengetahuinya pembatalan pernikahan tersebut lewat surat pencabutan nikah yang dikirim oleh penghulu dua hari sebelum pesta pernikahan digelar. Surat pembatalan pernikahan itu dikirim ke rumah APC pada malam hari.
Adapun APC dan AS berencana melangsungkan pernikahan pada 19 Juli 2022.
"Kabar pembatalan pernikahan membuat klien saya tersentak. Gedung dan sejumlah vendor untuk resepsi yang sudah dipesan jauh-jauh hari tak bisa ujug-ujug dibatalkan. Biaya resepsi juga paling banyak dikeluarkan oleh klien saya," ungkap Mulyono.
Mulyono mengklaim, kliennya juga dipaksa berhubungan badan layaknya suami istri. Padahal keduanya belum resmi menjadi pasangan suami istri.
“Bahkan, klien saya tertular bakteri akibat hubungan di luar batas ini. Mau operasi di Surabaya," bebernya.
"Gugatan tersebut tidak ada apa-apanya jika dibandingkan kerugian yang dialami klien saya. Tergugat tidak mempermasalahkan tuntutan kami dalam tahap jawab-jinawab. Mereka tidak ada upaya menggugat balik jika merasa menderita kerugian. Selain perdata, kami menggugat perkara pidana juga," papar Mulyono.
Saat disinggung mengenai alasan pembatalan pernikahan, Mulyono menyebut tidak ada kaitannya dengan pertengkaran antara APC dan AS.
"Pertengkaran yang dijadikan dasar mereka (tergugat) untuk memutuskan batal menikah adalah pertengkaran famili dengan famili (calon mertua dengan calon mertua)," ucap Mulyono.
Gugatan perdata itu menurut Mulyono didasarkan atas kerugian materiil dan imateriil yang dialami APC sehingga mengajukan gugatan senilai Rp 3 miliar. Sebab, segala hal pendukung resepsi sudah dipesan dan seribu undangan telah tersebar, acara tetap digelar. Namun, konsep acaranya diubah menjadi tasyakuran.
Selain itu, menurut Mulyono kliennya harus menanggung malu atas peristiwa tersebut.
Sementara itu, kuasa hukum AS, Hari Musahidin menyebut, pembatalan nikah ini sebelumnya sudah dibicarakan dengan pihak APC. Alasan pembatalan nikah lantaran orangtua APC menghina orangtua AS.
"Ibu klien kami dicemooh agar menjual diri. Hal tersebut membuat klien kami geram dan membatalkan pernikahan. Harga diri keluarganya diinjak-injak," jelas Hari.
Hari juga mengaku tenaga kliennya diperas dengan diminta oleh calon mertua bekerja di pagi dan malam hari. Pada pagi hari, AS berdagang ayam potong. Sementara malam hari, AS membantu calon mertua berjualan mie ayam.
Selain itu, AS juga diminta membayar cicilan mobil yang dibeli oleh calon mertuanya. Tiap bulan AS harus mencicil Rp 5 juta, jauh lebih besar dari penghasilan AS.
"Lantaran sibuk bekerja, orangtuanya sampai tak dihiraukan," lanjutnya.
Mengenai gugatan Rp3 miliar, Hari menyebut hal itu tidak masuk akal. Menurutnya, ganti rugi seharusnya disesuaikan dengan kerugian biaya yang telah dikeluarkan untuk pesta pernikahan.
"Biaya pernikahan Rp 50 juta itu sudah mewah. Ganti rugi Rp 3 miliar terlalu besar. Ini bentuknya sudah pemerasan," demikian Hari.
