SUARA SEMARANG -- Tersangka Obstruction of Justice Brigjen Hendra Kurniawan diketahui menaiki pesawat jet pribadi untuk menemui keluarga Brigadir Novriansyah Yosua Hutabarat alias Brigadir J di Jambi, pada Juli lalu.
Hal tersebut menimbulkan sejumlah tanda tanya di masyarakat, mengingat harga jet pribadi atau pun biaya untuk menyewa jet pribadi dinilai relatif tidak murah.
Hendra Kurniawan melalui pengacaranya, Henry Yosodiningrat, mengklaim bahwa ia menyewa jet pribadi untuk menemui keluarga Brigadir J, dengan menggunakan uang pribadi.
"Jet pribadi dia katakan nyewa perusahaan yang profesional dan dia bayar," kata Henry kepada wartawan dikutip dari Suara.com, Selasa (18/10/2022).
Menurut keterangan Henry, beberapa hari sebelumnya, kliennya tersebut menarik uang sejumlah beberapa ratus juta.
"Dari mana uangnya itu, beberapa hari sebelumnya dia pernah narik cash berapa ratus juta," katanya.
Hendra sengaja memakai uang pribadi, karena disuruh oleh Ferdy Sambo. "Yang nyuruh si Sambo dong," katanya.
Namun, menurut pengakuan Hendra, hingga kini uang untuk menyewa jet pribadi tersebut belum diganti oleh Ferdy Sambo.
"Sampai sekarang uang itu belum diganti katanya. Dia tunjukkan kepada saya bukti dia narik uang itu. Diperintahkan oleh Kadiv Propam untuk berangkat kemudian untuk pesawat dia melangkah dulu lah," ujarnya.
Baca Juga: Doa Saat Hujan Turun, Hujan Lebat, Hujan Disertai Angin Kencang dan Hujan Disertai Petir
Sebagai tambahan informasi, sejauh ini penyidik Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri telah meminta keterangan 22 saksi terkait penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi penggunaan jet pribadi oleh mantan kepala Biro Pengamanan Internal Divisi Propam Polri Brigjen Hendra Kurniawan.
"Jumlah saksi yang dimintai keterangan sebanyak 22 orang, terdiri atas delapan anggota Polri dan 14 orang dari pihak aviasi dan lainnya," kata Kabagpenum Divisi Humas Polri Kombes Nurul Azizah di Mabes Polri, Jakarta, Selasa.
Penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi penggunaan jet pribadi untuk perjalanan Jakarta-Jambi-Jakarta itu berdasarkan laporan Nomor LI/27/IX/2022/Tipidkor tanggal 22 September 2022.
