SUARA SEMARANG - Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) menjadi penopang perekonomian di masa pandemi Covid-19. Meski demikian, banyak pelaku UMKM yang hingga kini masih mengalami sejumlah kendala agar bisa naik kelas, tak terkecuali di Kota Semarang.
Berbagai kendala yang dihadapi UMKM di antaranya terkait permodalan hingga pemasaran produk.
Karenanya, anggota Komisi B DPRD Kota Semarang, Melly Pangestu, meminta dinas terkait agar bisa memfasilitasi solusi berbagai kendala tersebut.
"Dari beberapa pelaku UMKM yang kami temui, kendala yang dihadapi masih pada permodalan dan pemasaran. Karena itu, kami berharap Pemkot Semarang turun tangan mengatasinya," kata Melly, Sabtu (18/2/2023).
Diakuinya, banyak fasilitasi hingga pelatihan yang diterima para pelaku UMKM dari berbagai instansi hingga swasta.
Namun, faktanya hal itu belum menyelesaikan berbagai kendala yang ada.
Menurut Melly yang juga Ketua DPD PSI Kota Semarang itu, yang dibutuhkan pelaku UMKM yakni pendampingan hingga menyeluruh.
Dengan pendampingan tersebut, nantinya bisa membantu UMKM dalam hal mendapatkan bahan baku, permodalan hingga memasarkan produknya.
"Tentunya pendampingan menyeluruh tersebut diharapkan dapat membantu mengantarkan UMKM naik kelas dan berdaya saing," harapnya.
Dari data Dinas Koperasi dan UMKM Kota Semarang, hingga saat ini ada 29.152 pelaku UMKM di Kota Semarang yang terdata.
Jumlah tersebut terus bertambah seiring meningkatnya tingkat perekonomian masyarakat.
Melly menambahkan, dengan jumlah yang banyak, juga dibutuhkan peran swasta dalam menumbuhkan UMKM di Kota Semarang.
Selain pihak perbankan dalam hal membantu permodalan, juga diharapkan ada sinergi antara UMKM dengan industri sedang bahkan industri besar.
"Sinergi itu dalam bentuk pemasarannya. Misal, industri sedang yang produknya sama dengan UMKM bisa saling membantu dengan mengambil produk UMKM tersebut. Hal itu perlu kehadiran Pemkot untuk memfasilitasi," katanya.
