SUARA SEMARANG - Dalam membentuk langkah-langkah konkret, Direktorat Jenderal Imigrasi diharapkan untuk mengembangkan strategi dan konsep melalui pendekatan teknologi, kebijakan, dan aspek keamanan. Ini disoroti oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Yasonna H. Laoly, pada pembukaan Focus Group Discussion tentang Strategi Meningkatkan Peran Intelijen Keimigrasian pada Selasa (22/08/2023).
Menkumham mengungkapkan, "Perkembangan teknologi informasi membawa dampak negatif pada berbagai aspek kejahatan lintas negara, termasuk perdagangan manusia, trafficking, peredaran narkotika, dan illegal fishing. Baru-baru ini, saya berdiskusi dengan pimpinan dari Google, yang juga mengkhawatirkan potensi kecerdasan buatan (AI) digunakan untuk tujuan negatif."
Oleh karena itu, Menkumham menegaskan pentingnya peran Ditjen Imigrasi dalam menyediakan informasi sebagai dasar untuk pengambilan keputusan strategis dan taktis terkait kebijakan. Intelijen Keimigrasian memiliki tanggung jawab khusus dalam mengidentifikasi serta mencegah ancaman yang berhubungan dengan kejahatan lintas negara. Menkumham juga menyoroti pentingnya implementasi regulasi dan pengembangan sumber daya manusia untuk mencapai tujuan ini.
Direktur Jenderal Imigrasi, Silmy Karim, mendukung pandangan Menkumham dengan menekankan bahwa informasi merupakan aset utama dalam dunia intelijen. Ia menjelaskan, "Tugas kami adalah mengumpulkan informasi yang nantinya akan dianalisis untuk kepentingan organisasi. Informasi ini mendukung operasi, membantu dalam mengantisipasi situasi mendatang, serta penting dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan."
Pada acara tersebut, A. M. Hendro Priyono, mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), berbicara tentang pentingnya pengumpulan informasi dalam penyelidikan dan pengamanan. "Peran intelijen tidak bisa disederhanakan, melainkan harus melibatkan tahap penyelidikan, pengamanan, dan pengumpulan informasi (Lidpamgal). Ditjen Imigrasi fokus pada warga negara asing yang berada di Indonesia, menjadikan peran intelijen sangat penting dalam mencegah ancaman. Dengan pengorganisasian yang baik dan pemanfaatan teknologi, kita bisa mengatasi tantangan ini."
Focus Group Discussion ini juga melibatkan mantan Direktur Jenderal Imigrasi, Prof. Iman Santoso, dan pakar intelijen, Yohannes Wahyu Saronto. Pembahasan difokuskan pada pentingnya mitigasi komprehensif dengan memahami pola serta mengidentifikasi pergerakan target. Topik lain termasuk operasi perbatasan, penyederhanaan sistem aplikasi, dan pemanfaatan AI dalam sistem yang lebih canggih.
Dalam sesi terakhir, perwakilan dari US Immigration and Customs Enforcement (ICE), Richard, menekankan pentingnya organisasi yang terstruktur dan pembentukan tim kecil dalam strategi intelijen. US ICE juga membagikan implementasi program BITMAP dalam konteks intelijen keimigrasian.
Dengan kerja keras Direktorat Intelijen Keimigrasian (Intelkim), sejumlah kasus pelanggaran oleh warga negara asing berhasil diungkap. Contohnya termasuk penipuan dengan penjamin palsu, penggunaan paspor palsu oleh WNA China sebagai warga negara Meksiko, dan kasus WNA Vanuatu yang menggunakan identitas KTP WNI untuk berpartisipasi dalam ajang One Pride MMA.
TERPOPULER
