Pakar keamanan siber vaksincom, Alfons Tanujaya juga ikut menyoroti kebocoran data yang dilakukan oleh hacker Bjorka dalam beberapa waktu terakhir. Menurutnya, keamanan siber harus menjadi perhatian serius.
"Sebenarnya ini sudah lama terjadi dan kebocorannya serius," kata Alfons saat dihubungi melalui pesan singkat oleh Suara.com, Senin (12/9/2022).
Sayangnya, Alfons menemukan bahwa lembaga pemerintah Indonesia memiliki kebiasaan menyangkal. Sementara faktanya jelas, memang ada kebocoran data.
"Jadi apa yang bisa diharapkan jika kalau mengakui fakta terjadi kebocoran saja tidak bisa. Bagaimana bisa diharapkan itu berubah?”, tanya Alfons.
Menurut dia, langkah pertama yang harus dilakukan pemerintah adalah mengakui adanya kebocoran data. Setelah itu akan dilakukan investigasi untuk mengetahui penyebab dan tindakan pencegahannya.
"Dan mitigasi apa yang harus dilakukan masyarakat sebagai pemilik data agar tidak menjadi korban eksploitasi data yang bocor' jelasnya.
Dia merasa apa yang dilakukan hacker Bjorka dengan menyebarkan data kependudukan itu adalah perbuatan melanggar hukum. Namun tindakan peretas itu setidaknya telah membuka tabir terkait data kependudukan Indonesia.
"Apa yang dilakukan Bjorka untuk menyebarkan data kependudukan itu melanggar hkum. Namun, setidaknya menunjukkan kepada pejabat apa yang terjadi dengan data kependudukan Indonesia dan apa yang bisa dilakukan oleh pemilik data yang bocor itu," kata Alfons.
Saat ditanya apakah Bjorka bisa ditangkap, Alfons mengaku bahwa itu tergantung kecanggihan si hacker dan pihak yang berwewenang.
Baca Juga: Ridwan Kamil Jamin Jawa Barat Komitmen Kembangkan Pencak Silat
"Pertanyaan apakah Bjorka bisa ditangkap atau tidak tergantung kecanggihan Bjorka dan Pihak Berwenang," jelasnya lagi.
Sebelumnya, Bjorka membocorkan identitas pribadi berbagai pejabat pemerintah Indonesia, data terakhir yang dibocorkan berasal dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
Data yang dibagikan Bjorka meliputi nama, nomor telepon, jenis kelamin, nomor induk penduduk (NIK), alamat, tanggal lahir, pekerjaan, pendidikan, agama, golongan darah, status, status perkawinan, keluarga nama, nama, nama istri, nama ayah, nama ibu dan catatan vaksinasi.
Dua nama ini akan ditambahkan ke daftar panjang pejabat pemerintah yang rinciannya datanya telah dibocorkan oleh hacker Bjorka.
Sebelumnya, data yang dibocorkan hacker Bjorka adalah data Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Johnny G. Plate, Menteri BUMN Erick Thohir, Ketua DPR Puan Maharani dan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.
Bjorka belakangan ini kerap menjadi dalang di balik pembobolan data Indonesia. Insiden pertama yang diungkapkannya adalah kebocoran data Indihome pada 20 Agustus lalu, yang kemudian dibantah oleh Telekom.
Jika ditelusuri dari situs breached.to, profil hacker Bjorka telah memuat enam unggahan pembobolan data. Isi dari kontennya tersebut meliputi 150 juta data KPU, 270 juta pengguna Wattpad, 679.000 dokumen surat Presiden Jokowi, 1,3 miliar nomor SIM telekomunikasi yang teregistrasi, 91 juta data pengguna Tokopedia, dan data pengguna Indihome.
(suara.com)
