Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Gerindra, Fadli Zon, menilai dalam konteks dunia maya saat ini, Indonesia seperti tanah tak bertuan atau bekerja secara autopilot. Hal tersebut ia sampaikan menyusul aksi peretas bernama Bjorka yang membocorkan data informasi milik pejabat pemerintah Indonesia.
Fadli mengatakan, sebenarnya Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Badan Siber dan sandi Negara (BSSN) harus bertanggung jawab atas keamanan data atau masalah siber di Indonesia. Menurutnya, RUU Perlindungan Data Pribadi (PDP) yang sedang disiapkan belumlah cukup.
“Harusnya juga ada Institusi seperti Kominfo dan BSSN yang bertanggung jawab atas keamanan siber karena itu adalah data yang kelihatan yang menurut informasi yang beredar di dark web, dibongkar sedemikian rupa yang bisa disalahgunakan untuk berbagai macam kepentingan,” kata Fadli Senin (9/12/2022) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Menurut Fadli, beberapa isu terkait dunia maya (siber) di Indonesia seperti menunjukkan Indonesia sebagai negara yang tidak memiliki tuan.
"Itu menunjukkan sepertinya negara kita dalam konteks dunia siber ini, seperti terra incognita, seperti negara tak bertuan, mudah sekali diretas, mudah dibobol, mudah sekali diintervensi, “ ungkapnya.
Lebih lanjut kata Fadli, terkait permasalahan siber Ini adalah persoalan yang sangat serius.
"Saya pikir ini adalah masalah yang sangat serius karena menyangkut masalah harga diri," pungkasnya.
Ulah Laku Bjorka
Sebelumnya, data yang dibocorkan hacker Bjorka adalah data Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Johnny G. Plate, Menteri BUMN Erick Thohir, Ketua DPR Puan Maharani dan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.
Bjorka belakangan ini kerap menjadi dalang di balik pembobolan data Indonesia. Insiden pertama yang diungkapkannya adalah kebocoran data Indihome pada 20 Agustus lalu, yang kemudian dibantah oleh Telekom.
Jika ditelusuri dari situs breached.to, profil hacker Bjorka telah memuat enam unggahan pembobolan data. Isi dari kontennya tersebut meliputi 150 juta data KPU, 270 juta pengguna Wattpad, 679.000 dokumen surat Presiden Jokowi, 1,3 miliar nomor SIM telekomunikasi yang teregistrasi, 91 juta data pengguna Tokopedia, dan data pengguna Indihome.
TERPOPULER
