Kepolisian Daerah Papua saat ini menyiagakan 1800 orang personil untuk mengantisipasi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengeluarkan panggilan kedua kepada Gubernur Papua Lukas Enembe.
Waka Polda Papua Brigjen Pol Ramdani Hidayat mengungkapkan, 1.800 personel yang disiagakan itu tersebar di Polresta Jayapura, Polres Jayapura, Polda Papua, dan Brimob termasuk tiga kompi Brimob nusantara dari Polda Sumatera Utara, Polda Sulawesi Utara, dan Polda Maluku.
"1.800 personel itu siap digerakkan bila terjadi gangguan kamtibmas terutama di Jayapura yang merupakan ibu kota provinsi," katanya di Jayapura, Sabtu (24/9/2022).
Ramdani mengungkapkan, Kota Jayapura menjadi barometer bagi keamanan di Papua. Untuk itu, selain menyiagakan pasukan, pihaknya juga menggalakkan patroli.
Selain itu, penanganan terhadap demo juga akan diperketat agar tidak berakhir dengan kerusuhan seperti tahun 2019 lalu.
Terkait situasi keamanan di kawasan rumah pribadi Gubernur Enembe di Koya, Distrik Muara Tami, dirinya mengakui sekelompok masyarakat dilaporkan masih bersiaga.
"Jumlah pendukung yang berjaga di luar pagar kediaman pribadi Gubernur Enembe di Koya dilaporkan hanya sekitar 20-an orang dan bukan ribuan seperti yang diberitakan," kata Brigjen Pol Ramdani.
Dirinya berharap semua pihak turut menjaga keamanan dan tidak terpengaruh dengan isu-isu yang tidak bertanggung jawab.
"Jangan mudah terpengaruh isu yang sengaja diembuskan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dan mari kita jaga Papua agar tetap damai, " ungkapnya.
Baca Juga: Aturan PHK Karyawan Menurut Peraturan Pemerintah, 11 Kondisi Karyawan Tak Bisa Dipecat
Antara
