Catatan Buruk 5 Tahun Anies Baswedan Pimpin Jakarta, Fraksi PDI-P: 'Gubernur Nol persen'

Fraksi PDI-P DPRD DKI Jakarta menyampaikan catatan kepada Anies Baswedan selama lima tahun menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Masa jabatan Anies sebagai orang nomor satu di ibu kota akan berakhir pada 16 Oktober 2022.

Apabila mengacu pada capaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah(RPJMD) 2017 hingga 2022, dikatakan banyak janji dan program Anies yang dicanangkan tidak jelas. Bahkan, kinerjanya buruk. 

“Jika melihat dari pencapaian RPJMD 2017-2022, banyak janji dan program
yang tidak jelas dan kinerjanya sangat buruk,” kata pimpinan Fraksi PDI-P DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (13/10/2022).

Gembong juga menyebut Anies sebagai gubernur 0 persen. Karena kinerja Anies hanya dinilai dari kata-kata dan rencana saja.

"Bisa dikatakan bahwa Pak Anies adalah gubernur 0 persen yang hanya indah dalam kata-kata dan rencana," kata Gembong.

Gembong juga mencontohkan Kinerja Anies yang sangat buruk selama lima tahun memimpin ibu kota. Misalnya normalisasi dan naturalisasi sungai, pembangunan LRT oleh BUMD PT Jakpro dan pembangunan LRT KPDBU.

Kemudian ambil alih air bersih dari swasta, bangun ITF di dalam kota, pemipaan air bersih untuk SPAM Jatilihur, bangun Science Park, Electronic Road Toll (ERP), Fasilitas Park & Ride hingga rumah DP 0 rupiah.

"Selain itu, jika kita melihat kebijakan dan pengambilan keputusan, ada banyak kemunduran di era Pak Anies," jelas Gembong. 

Diuraikan Gembong misalnya, menutup akses ke situs anggaran atau e-budgeting, video rapat tidak diunggah ke Youtube, menolak warga yang mengadu ke Balai Kota.

Selain itu juga menghambat wartawan dalam akses informasi, melanjutan reklamasi pulau L dan pulau K di Ancol, terjadi korupsi Rp. 125 miliar pengadaan lahan DP 0 rupiah, serta melanggar janji tidak akan menggunakan dana KLB dari swasta.

"Selama 5 tahun ini, Anies telah membuang banyak waktu dengan memprioritaskan estetika kota. Beliau lupa membangun infrastruktur dasar yang sangat dibutuhkan warga, seperti menyelesaikan masalah air bersih, kemacetan lalu lintas, dan banjir ," pungkas Gembong.