Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto baru-baru ini mendapat surat pemanggilan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyoal dana Komcad Rp 1 triliun.
Prabowo Subianto sejak menjabat Menteri Pertahanan (Menhan) RI, sejumlah program pertahanan negara ia sodorkan. Termasuk program komponen cadangan (Komcad).
Program komponen cadangan (Komcad) tersebut dalam koreksi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, sebab anggaran dana tersebut sekitar Rp 1 triliun.
"Sudah kami surati ke menterinya dan sudah ditindaklanjuti," tutur Nyoman Adhi Suryadana, anggota BPK RI, Senin (1/11/2022).
BPK kata Nyoman Adhi Suryadana, mengoreksi beberapa hal terkait program Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, salah satu terkait anggaran Komcad yang bersifat administratif.
Pemeriksaan tersebut pihaknya sudah melakukan secara bertahap dan telah mereka tindaklanjuti. Hanya saja ada beberapa tahapan yang belum dan sangat perlu koreksi terkait realisasi di lapangan, seperti apa rulenya.
"Pelaksanaan secara bertahap ini ada beberapa koreksi terkait dengan pelaksanaannya, tapi koreksi bersifat administratif dan ada koreksi-koreksi lain yang sudah ditindaklanjuti," ujar Adhi.
Nyoman Adhi Suryadana menyebut, andaikata Komcad hadir sebagai pelindung negara, menurutnya itu bagus. Sebab memperkuat pertahanan negara serta mencegah ancaman baik dalam maupun luar.
Sambung Adhi, Komcad program Kementerian Pertahanan (Kemenhan) melibatkan masyarakat serta wajib dan miliki hak serta bertanggung jawab.
Baca Juga: Suami Numpang Hidup Hingga Diramal Selingkuh, Ria Ricis Sebut Musyrik
"Kalau kami perhatikan, Komcad punya peran melindungi negara, bukan militer saja," tutur Nyoman Adhi Suryadana.
"Ini sedang kami koreksi dan sudah surati Menhan," cakapnya di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (1/11/2022).*
[Suara.com]
