Gaji Cuma Rp4,7 juta plus Tunjangan Tapi Kekayaan Mencapai Rp56 Miliar,Seharusnya Butuh Berapa Tahun Rafael Alun Bisa Sekaya Itu?

Harta bombastis Rafael Alun Trisambodo benar-benar menjadi sorotan masyarakat akhir-akhir ini. Pasalnya, seorang Rafael yang hanya menjabat sebagai Kepala Bagian di Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Selatsn dia mempunya aset kekayaan hingga Rp56 miliar banyaknya.

Besarnya harta disebut tak sesuai dengan profil pekerjaannya yang hanya pejabat eselon III. Karenanya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini menjadwalkan pemanggilan Rafael Alun Trisambodo untuk klarifikasi sumber kekayaannya.

Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran atau FITRA menilai, jumlah kekayaan yang dimiliki anak buah Sri Mulyani tersebut tidaklah wajar. Butuh waktu 100 tahun atau tepatnya 98 tahun bagi Alun sebagai pegawai pajak setingkat eselon III untuk dapat mengumpulkan pundi-pundi hartanya senilai Rp56 miliar. 

Namun, eks pejabat DJP tersebut tidak perlu menunggu puluhan tahun untuk mengumpulkan kekayaan sebanyak itu. 

Sekretaris Jenderal FITRA, Misbah Hasan mengatakan dengan gaji yang hanya Rp4,7 juta dan tunjangan kinerja sekitar Rp46,4 juta per bulannya mustahil bagi Alun mampu mengumpulkan uang sebanyak itu.

"Artinya dia punya kekayaan sekitar Rp 56 miliar itu kan mesti harus dikumpulkan selama 98 tahun. Nah ini kan kekayaan yang tidak wajar," kata Misbah Hasan kepada Suara.com, Selasa (28/2/2023).

Lebih lanjut Misbah mengatakan ada tren kenaikan harta kekayaan yang tidak wajar pada sejumlah pegawai pajak, salah satunya adalah Rafael Alun Trismabodo.

"Seperti Rafael Alun saja itu kan kalau kita lihat kenaikan hartanya signifikan," katanya.

Dia mencontohkan pejabat pajak eselon 1 saja memiliki gaji sekitar Rp5,2 juta dan tunjangan kinerja sekitar Rp113 juta. Dibutuhkan waktu sekitar 30 tahun untuk dapat mengumpulkan uang sebanyak itu. Sedangkan Rafael hanya pejabat eselon III beberapa tahun. Namun, kenaikan hartanya begitu fantastis.

Misbah menduga, kasus rekening gendut seperti Rafael sebenarnya tidak hanya terjadi di Kementerian Keuangan saja. Akan tetapi bisa juga terdapat di kementerian atau lembaga lain.

"Kasus ini tidak hanya terjadi pada Rafael Alun tetapi juga pejabat lainnya. Nah ini yang mestinya harus diusut tuntas," katanya.

Bisa Dijerat Pasal TPPU

Sementara itu KPK akan dijadwalkan akan memanggil Rafael Alun Trisambodo pada Rabu (1/3/2023) terkait asal usul sumber kekayaannya.

Pengamat hukum pidana dari Universitas Trisakti Abdul Fickar mengatakan KPK bisa saja langsung menjerat eks pejabat DJP tersebut dengan pasal Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). 

Hal itu bisa dilakukan, jika Rafael tidak dapat memberikan bukti sumber dari mana harta yang didapatnya selama ini hingga terkumpul Rp56 miliar.

"Jika tidak bias dibuktikan, bisa langsung dijerat TPPU," kata Fickar dihubungi Suara.com pada Selasa (28/2/2023).

Menurut dia KPK bisa menghitung masa kerja Rafael sebagai pegawai pajak dengan gaji yang diperolehnya.

"Demikian juga jika mengajukan dalih mendapat hibah/warisan dari orang tua, buktikan akte hibahnya," katanya.

Selanjutnya Fickar pun mengatakan lembaga anti rasuah tersebut juga dapat menelusuri harta kekayaan dari orang tua Alun, guna memastikan kekayaan yang dimiliki berasal dari keluarganya.

"Dari mana asal usul uang orang tuanya. Logis tidak? Kalau tidak pasti ngarang," kata Fickar.

Kemudian jika Rafael tidak dapat membuktikan dari mana harta kekayaannya berasal. Maka harta tersebut berpeluang didapatkan dari jabatannya sebagai pegawai pajak.

"Jika ya (terbukti dari jabatannya), itu bisa disimpulkan berasal dari korupsi," sebut Fickar.

KPK selanjutnya bisa menelusuri pihak-pihak yang mengirimkan dana kepada Rafael sebagi pajak.

"Itu bisa ditelusuri/dilacak dari riwayat transfer pengumpulannya," ujarnya lagi.