Serang.suara.com – Mahkamah Konstitusi (MK) menjadwalkan sidang putusan atas gugatan terkait dengan batas usia capres-cawapres pada Senin ini, 16 Oktober 2023. Terkait dengan hal tersebut, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto melarang simpatisan, anggota, kader, dan pendukung capres Ganjar Pranowo melakukan demonstrasi ke MK menjelang putusan itu. Selain itu, Hasto menilai pengamanan yang berlebihan di sekitar MK menjelang putusan terkesan berlebihan.
"PDI Perjuangan menginstruksikan agar seluruh simpatisan, anggota, dan kader partai serta pendukung Ganjar Pranowo untuk tidak melakukan demo ke MK. Partai mencermati adanya ribuan pengamanan gabungan Polri dan TNI akan dikerahkan untuk mengamankan MK. Pengamanan yang berlebihan seharusnya tidak diperlukan selama konstitusi benar-benar ditegakkan, dan tidak ada vested of interest serta sikap kenegarawanan dikedepankan," ujar Hasto dalam keterangannya, Senin, 16 Oktober 2023.
Hasto menyatakan PDIP tidak merespons gugatan tersebut lantaran berkeyakinan bahwa kebaikan dan keburukan nantinya akan tampak dengan sendirinya.
"Larangan demo tersebut sangat penting karena bangsa Indonesia diajarkan falsafah baik akan terbukti dan buruk akan nampak dengan sendirinya, selain itu politik harus bersandarkan pada kepentingan bangsa, bukan kepentingan individu, keluarga, atau kepentingan golongan," ucapnya.
Hasto memperingatkan, ketika norma kebenaran dan kebaikan bagi kepentingan umum dilanggar, maka akan ada konsekuensinya. Dengan demikian, jika hakim MK memutusakan gugatan atas dasar sebuah kepentingan, akan ada karma politik yang menimpanya.
"Ketika etika politik, norma kebenaran dan kebaikan bagi kepentingan umum dilanggar, maka akan menjadi perbincangan rakyat, dan tercipta suatu moral force. Jadi ngapain didemo. Cermati saja keputusannya yang sudah diambil. Sekiranya prinsip kenegarawanan hakim MK digadaikan bagi kepentingan lain, maka akan ada karma politik. Selanjutnya lembaga tersebut bisa kehilangan legitimasinya, dan ujung-ujungnya rakyat akan melakukan koreksi," tutur Hasto.
Hasto meyakini para hakim MK akan menjaga integritasnya. Dia juga yakin MK tidak akan menambahkan materi muatan yang baru, karena fungsi legislasi merupakan hak DPR RI bersama pemerintah.
"Konstitusi itu juga punya ruh, punya tujuan mulia bagi tata pemerintahan negara, karena itulah akan berimplikasi serius, bahkan ada karma pada politik sekiranya dilanggar. Jadi, daripada demo, lebih baik kita membatinkan suatu keyakinan bahwa siapa menabur angin, akan menuai badai," kata Hasto.
Baca Juga: PDIP Tanggapi Isu Gibran dan Kaesang Dukung Prabowo pada Pilpres 2024
