Audisi PB Djarum Dihentikan, KPAI Tak Merasa Bersalah

Suara.com - Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Susanto mengatakan, keputusan Djarum Foundation menghentikan audisi bulutangkis PB Djarum bukan kesalahan mereka

Sebab KPAI menilai audisi PB Djarum telah melanggar regulasi yang berlaku.

Menurut Susanto, Djarum telah melanggar Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012.

"Dalam hal ini Djarum Foundation bukan berhadapan dengan KPAI, tapi berhadapan dengan regulasi yang berlaku, baik UU 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak maupun PP No 109 Tahun 2012," kata Susanto kepada wartawan, Minggu (8/9/2019).

Susanto menjelaskan, dalam PP Nomor 109 Tahun 2012 Pasal 36 dan 37 tersebut telah melarang bahwa perusahaan rokok dalam menyelenggarakan kegiatan dilarang menampilkan logo, merek, atau brand image produk tembakau.

"Perlu saya tegaskan bahwa ada KPAI atau tidak ada KPAI, aturan tersebut tetap mengikat. Bukan hanya Djarum tetapi perusahaan lain yang bergerak di bidang yang sama," jelasnya.

Lebih lanjut, KPAI menampik jika dianggap mematikan bibit bulutangkis Indonesia.

Mereka justru merasa mendorong semua pihak agar terus mendukung anak-anak Indonesia bisa mengembangkan bakat dan minat termasuk di bidang olahraga bulutangkis.

"Prestasi anak Indonesia tentu akan berdampak positif bagi bangsa dan negara," pungkasnya.

Sebelumnya, Program Director Bakti Olahraga Djarum Foundation, Yoppi Rasimin dalam acara konferensi pers pada Sabtu (7/9/2019) di Hotel Aston, Purwokerto mengumumkan, bila audisi PB Djarum untuk sementara undur diri pada 2020.

Ke depannya, Yoppy menyebut belum mengetahui ajang yang setiap tahunnya sangat ditunggu para calon atlet bulutangkis itu bisa kembali digelar atau tidak.

"Pada audisi kali ini, juga saya sampaikan sebagai ajang untuk pamit sementara waktu, karena di tahun 2020 kita memutuskan untuk menghentikan audisi umum," ungkap Yoppy dikutip dari laman resmi PB Djarum, Minggu (9/8/2019).

"Memang ini disayangkan banyak pihak, tetapi demi kebaikan bersama kita hentikan dulu. Biar reda dulu, dan masing-masing pihak agar bisa berpikir dengan baik," tukasnya.