REGIONAL:
Suara.com - Kemenangan tim Thomas Indonesia sebagai juara tentu jadi obat setelah penantian yang cukup panjang. Namun, penantian itu menyisakan luka tersendiri karena merah putih tidak bisa berkibar di kejuaraan itu.
Warganet yang marah lantas mengarahkan amarah mereka pada akun Kemenpora yang mengucapkan selamat kepada tim Thomas atas kememnangan mereka.
Bukan tak beralasan, sebelumnya menteri pemuda dan olahraga, Zainudin Amali sudah dapat teguran dari Badan Anti-Doping Dunia (WADA) hanya terkait implementasi program uji doping yang efektif.
Namun demikian, banyak warganet menduga, pihak pemerintah Indonesia tidak serius menanggapi teguran dari WADA sehingga merah putih akhirnya tidak bisa berkibar di Denmark.
Beberapa dari warganet juga mengutip perkataan menpora yang mereka sebut pihak Indonesia 'meremehkan' peringatan dari WADA.
"Dan ini bukan soal yang serius-serius amat tapi soal tes doping plan. Saya berharap dengan klarifikasi dan respons cepat kepada WADA hari ini akan clear semua. Saya optimistis ini urusan komunikasi saja. Kalau kita jelaskan pasti mereka paham," kata menpora dikutip dari akun Badminton Talk.
Hal ini lantas memancing amarah warganet. Mereka menyalahkan Kemenpora atas tidak berkibarnya bendera merah putih di Aarhus.
"Bisa bisanya urusan doping dianggap sepele,akhirnya setelah 18 tahun menunggu yang naik bendera PBSI,bingung orang satu kementrian ngurusin yang gini aja nggak bisa,' tuis akun Adit.
"BERESIN ITU LEMBAGA ANTI DOPING. KLO GA BISA MENDING MUNDUR SEKALIAN SEMUA JAJARAN. 2020 nyepelein, 2021 nyepelein, dikasih tenggat 15 hari masih belom beres. BIKIN MALU!!!" tulis akun Devroz.
"Urus tuh masalah WADA. Udah tertampar belum? Liat yg disana berkibar itu bendera pbsi bukan merah putih , yang becus kalau kerja, mereka semua yang kerja keras disana buat bisa memngibarkan bendera indonesia dan lagu indonesia raya berkumandang tapi kalian menghancurkannya," tulis rohmi.
Sejatinya, Indonesia sebelumnya memang tidak bisa memenuhi test doping plan pada 2020. WADA sudah memberi waktu 21 hari untuk klarifikasi namun tidak ada respon.
Dampaknya, Indonesia terancam tidak bisa mengibarkan bendera, tidak bisa menjadi tuan rumah kejuaraan regional, kontinental hingga internasional.
TERPOPULER