Sukabumi.suara.com – Kebijakan pemerintah untuk menaikkan harga BBM mendapat protes dari berbagai kalangan masyarakat. Meski sudah diberitakan wacananya sejak lama, tapi kebijakan tersebut tetap mengundang pertentangan.
Bukan tanpa alasan, hal tersebut lantaran beberapa pihak yang melakukan pemantauan mengetahui jika basis harga minyak dunia sebenarnya sudah turun. Kondisi tersebut yang menimbulkan pertanyaan mengapa harga BBM di Indonesia tetap naik.
Menjawab hal tersebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan penjelasan secara mendetail. Menurutnya, harga BBM tetap perlu dinaikkan karena belanja subsidi tetap meningkat di APBN tahun 2022.
Sri menjelaskan, jika pemerintah melakukan perhitungan dengan berbagai skenario perubahan terhadap harga minyak mentah Indonesia atau Indonesia Crude Price/ICP, dan dampaknya terhadap besaran subsidi APBN tahun berjalan.
Dengan asumsi jika ICP berada di bawah harga 90 dolar AS per barel, ataupun mengambil asumsi rata-rata dalam satu tahun di rentang 97-99 dolar AS per barel, maka belanja subsidi energi tetap akan naik dari anggaran yang dialokasikan pemerintah sebesar Rp502,4 triliun.
"Dengan perhitungan ini, maka angka kenaikan subsidi yang waktu itu disampaikan di media dari Rp502 triliun tetap akan naik, tidak menjadi Rp698 triliun, tetapi Rp653 triliun, kami terus melakukan penghitungan," jelasnya.
Sri Mulyani juga memberikan gambaran jika harga ICP berada di 85 dolar AS per barel, maka subsidi akan tetap bertambah dari Rp502 triliun menjadi Rp640 triliun.
"Ini adalah kenaikan Rp137 triliun atau Rp151 triliun tergantung dari harga ICP, tambahnya lebih jauh." ujarnya.
Di lain sisi, Presiden Jokowi menyatakan anggaran pemerintah yang rencana awalnya akan digunakan untuk subsidi BBM tersebut akan dialihkan untuk bantuan sosial (bansos) yang lebih tepat sasaran.
Baca Juga: BBM Naik, Ini Perubahan Tarif Angkot di Sukabumi
Dalam arti kata, jika subsidi tetap digunakan untuk menjaga harga BBM maka penggunaannya dikhawatirkan akan salah sasaran, karena selama ini banyak masyarakat pemilik kendaraan mewah yang menikmati anggaran subsidi BBM tersebut.
Sedangkan jika subsidi dialihkan ke Bansos, manfaatnya akan lebih tepat sasaran karena ada syarat tertentu yang ditetapkan kepada penerima. Karena itu, pengalihan anggaran subsidi yang terjadi menimbulkan kebijakan penyesuaian/perubahan harga BBM.
