Oleh Manggara Bagus
Pemerhati dan Guru di SMAN 1 Cijeruk
Dalam alam demokrasi, peralihan kekuasaan sebetulnya adalah sebuah keniscayaan. Demokrasi sendiri, pada hakikatnya tidak mengenal otoritarianisme (kekuasaan terpusat) karena memang sistem kekuasaannya terdistribusi. Sebagai negara yang menerapkan prinsip demokrasi, sudah sewajarnya Indonesia mengadopsi sistem ini. Terlebih, peristiwa reformasi pada tahun 1998 telah melegitimasi secara sah penerapan demokrasi di indonesia. Setelah, otoritarianisme yang tumbuh subur di masa orde lama dan masa orde baru begitu membelenggu kehidupan rakyat indonesia. Reformasi 1998 seakan memberi angin segar bagi bangsa Indonesia untuk melakukan reformasi secara menyeluruh dalam segala hal.
Salah satu amanat reformasi 1998 yang menimbulkan euforia bagi bangsa Indonesia adalah diselenggarakanya pemilu secara langsung yang mulai dilaksanakan pada tahun 2004 silam. Pada edisi kali ini, rakyat memilih Calon Bupati/Walikota, Calon Gubernur, Calon Legislatif Daerah/Pusat, serta Calon Presiden dan Wakil Presiden secara langsung. Secara khusus untuk pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres), pada edisi pemilu langsung 2004 ini, mampu diselenggarakan secara sukses dan tidak mengakibatkan ancaman yang serius bagi persatuan dan kesatuan bangsa. Pilpres 2009 relatif sama, artinya dari sisi penyelenggaraan sangat kondusif sehingga tidak menimbulkan terjadinya disintegrasi bangsa.
Namun kondisi demikian, tidak terjadi pada Pilpres 2014. Pada pesta demokrasi kali ini, masyarakat terpolarisasi akibat penggunakan politik identitas yang begitu masif oleh para kandidat yang berkompetisi. ditambah, hampir sebagian media mainstream disesaki dengan narasi-narasi politik identitas yang memecah belah yang bernuansa Suku Agama dan Ras (SARA). Akibatnya, masyarakat Indonesia terpolarisasi menjadi 2 bagian yang mainstream disebut, sebagai, "Cebong dan Kampret" pada perhelatan pilpres tersebut. Cebong untuk mereka yang disebut pemilih dan loyalis Joko Widodo. Serta, Kampret untuk pemilih dan loyalis Prabowo Subianto. Bahkan, keterbelahan yang terjadi dalam pilpres 2014 ini berlanjut hingga level pilkada DKI Jakarta 2017 Dan Pilpres 2019 yang sangat kental dengan narasi-narasi berbasis SARA. Dampaknya sangat berasa, yakni adanya perpecahan sesama anak bangsa akibat perbedaan prefensi pilihan menjadi hal yang sulit dihindari, bahkan hingga kini kondisinya ibarat air dan minyak yang sulit untuk disatukan.
Pertanyaan yang muncul, sampai kapan kondisi seperti ini akan berlangsung. Akankah nanti pada Pemilu 2024 kondisi ini akan terus terjadi. Wallahu a'lam bish-shawab. Agaknya Hanya Tuhan yang maha mengetahui. Tanpa mendahului Kehendak-Nya, Penulis berharap perhelatan Pemilu 2024 nanti betul-betul menghasilkan sebuah pemilu yang rasional. Sebuah perhelatan pemilu yang dihiasi banyak sekali perspektif adu gagasan. Yang mampu melahirkan sosok pemimpin layaknya, sosok solidarity maker yang mampu mempersatukan kembali bangsa ini yang sedang diambang perpecahan. Mari kita berdoa. Semoga!!
