- Haris Rusly Moti menilai strategi politik luar negeri Prabowo Subianto adalah adaptasi radikal "Multi-Alignment" dari prinsip bebas aktif.
- Strategi ini memungkinkan Indonesia membangun keselarasan dengan berbagai kekuatan global di era multipolar tanpa terikat ideologi lama.
- Tujuan utama diplomasi ini adalah mewujudkan Solusi Dua Negara bagi Palestina melalui koeksistensi damai dengan Israel.
Suara.com - Haris Rusly Moti, pemrakarsa 98 Resolution Network, menilai strategi politik luar negeri Presiden Prabowo Subianto terbilang unik serta dinamis untuk membela Gaza Palestina, terutama saat memutuskan masuk Board of Peace bentukan Presiden AS Donald Trump.
Dia mengatakan, Presiden Prabowo sedang menjalankan strategi strategis yang tidak hanya sekadar melanjutkan tradisi "bebas aktif", tetapi melakukan adaptasi radikal yang disebut sebagai "Multi-Alignment".
Menurutnya, perjuangan ini bukan sekadar diplomasi biasa, melainkan amanah ideologis negara.
“Penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Alinea IV Pembukaan UUD 1945 mengamanatkan pemerintah Indonesia untuk hal itu," kata Haris Rusly Moti, Rabu (4/2/2026).
Adaptasi "Bebas Aktif" di Era Multipolar
Haris menjelaskan, strategi multi-alignment atau "penyelarasan ganda" adalah langkah adaptif yang sangat krusial di tengah pergeseran geopolitik global dari unipolar menuju multipolar.
Berbeda dengan era Perang Dingin yang bersifat bipolar, dunia saat ini tidak lagi terjebak pada dikotomi Barat versus Timur saja.
“Untuk mewujudkan target strategis itu, Presiden Prabowo memilih menjalankan kebijakan multi-aligment sebagai adaptasi dari prinsip bebas aktif diatur di dalam UU No 37 tahun 1999. Ini langkah dinamis dan inovatif, tanpa mengorbankan substansi," kata eksponen aktivis Reformasi 98 ini.
Penjelasan UU No. 37/1999 tersebut menekankan bahwa politik luar negeri Indonesia pada hakikatnya bukan merupakan politik netral, melainkan berpihak pada nilai-nilai yang diamanatkan oleh konstitusi.
Strategi ini memungkinkan Indonesia untuk bergerak lebih lincah tanpa terbelenggu oleh batasan ideologis masa lalu.
Haris menekankan, dunia saat ini menghadapi fragmentasi geopolitik yang tajam antara kekuatan besar seperti Amerika Serikat, China, Rusia, dan Uni Eropa.
Dengan multi-alignment, Indonesia tidak perlu memilih satu sisi, melainkan bisa membangun keselarasan (alignment) dengan berbagai pihak demi kepentingan nasional dan kemanusiaan.
“Jadi, adaptasi prinsip non-aligment ke strategi multi-aligment pada dasarnya membebaskan diri dari kendala ideologis warisan perang dingin dan hambatan teologis yang memisahkan satu bangsa dengan bangsa yang lain. Terkadang halusinasi situasi perang dinging menciptakan sekat atau perangkap yang membatasi ruang gerak dalam hubungan luar negeri," terang Haris.
Menyeimbangkan Kekuatan: Antara BRICS dan Board of Peace
Salah satu bukti nyata dari penerapan strategi ini adalah keberanian Indonesia menjalin kerja sama dengan blok ekonomi BRICS yang sering dianggap sebagai pesaing utama dominasi Barat.
TERPOPULER
