Sukabumi.suara.com - Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Umar Hasibuan menyoroti pembelaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) terkait munculnya Bacawapres Ganjar Pranowo di tayangan adzan Magrib salah satu televisi swasta.
Ia pun membandingkannya dengan Anies Baswedan apabila juga ikut tampil di tayangan adzan Magrib salah satu televisi swasta.
"Coba kalau Anies di tayangan adzan metro tv pasti PDIP teriak-teriak politisasi agama," ucapnya dikutip dari Twitter pribadinya, Rabu (13/8/2023).
Sebelumnya, Bacapres PDIP Ganjar Pranowo tampak menjadi model di tayangan Adzan Magrib salah satu televisi swasta.
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang menyebut tidak ada yang salah dalam video azan yang menampilkan Ganjar.
Dalam keterangan tertulis diterima di Jakarta, Senin, 11 September 2023, Junimart juga mempertanyakan tindakan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) yang menurutnya turut bermain politik dalam menyikapi tayangan azan tersebut.
“Tidak ada yang salah dalam tayangan itu dan tidak ada aturan juga yang dilanggar oleh Ganjar dalam hal ini, sehingga KPI jangan terlalu genitlah. Tindakan KPI sekarang justru mengesankan kalau KPI sedang ikut-ikutan berpolitik,” kata Junimart.
Menurut politikus PDIP itu, Ganjar tampil dalam tayangan azan tersebut sebagai gambaran warga negara Indonesia pemeluk agama Islam, bukan sebagai capres. Dan, Ganjar belum mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum (KPU).
"Jadi apa yang salah dengan itu ? Kalau ini ujung-ujungnya dikait-kaitkan dengan politik, lalu KPI melakukan tindakan, artinya KPI sudah ikut-ikutan berpolitik juga, dong ?” ucap dia.
Baca Juga: Cara Daftar CPNS 2023 di SSCASN, Berikut Persyaratannya
Dia menjelaskan video itu boleh dinilai salah dan layak ditindak apabila Ganjar telah mendaftarkan diri sebagai capres. Penindakan seharusnya menjadi ranah Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), bukan KPI.
Junimart meminta KPI untuk fokus terhadap tugas dan fungsinya sebagai lembaga pengawas penyiaran yang mengawasi konten SARA, adu domba, hoaks, judi online, dan pornografi.
“Urusin itu masalah konten-konten yang jelas-jelas melanggar norma yang ada. Jangan karena desakan politik justru ikut-ikutan berpolitik," ucap Junimart," pungkasnya.
