Suara Sumatera - Anies Baswedan berencana melakukan safari di sejumlah kota di Indonesia, salah satunya di Aceh. Sayangnya, belum lama ini disebutkan jika izin bersafari mentan Gubernur DKI Jakarta ini malah ditolak oleh Pemerintah Daerah (Pemda) Aceh.
Benarkah upaya penolakan sebagai upaya menjegal niat Anies Baswedan maju sebagai Presiden 2024?. Hal ini pun menjadi pembahasan publik.
Sebab partai pengusung Anies Baswedan, Partai Nasdem sendiri menyayangkan hal tersebut. Petinggi partai Nasdem menilai penolakan safari atau kegiatan mengunjungi masyarakat, harusnya tidak dilarang.
Anies Baswedan sendiri direncanakan akan berkampaye di Taman Ratu Safiatuddin Banda Aceh. Partai Nasdem pun mengungkapkan sudah mengurus seluruh izin kepada pemerintah setempat, baik kepada kedinasan bahkan kepada pihak kepolisian.
Izin sebenarnya sudah dikeluarkan oleh instansi terkait, namun tetiba dibatalkan. Safari yang diketahui bertajuk Panggung Silaturahmi Anies ini rencanakannya digelar awal Desember nanti. Panitia mengungkapkan jika kegiatan diawali dengan sejumlah kegiatan diantaranya jalan sehat.
Partai Nasdem Aceh pun mengungkapkan jika Anies akan berpidato politik di saat itu.
Petinggi Nasdem lainnya, Willy Aditya mengungkap jika Anies Baswedan memang berencana mengunjungi sejumlah daerah di Sumatera, seperti Aceh, Padang, Riau, Palembang, kemudian menuju ke Papua. Partai pengusung Nasdem, Partai Demokrat, PKS sampai relawan pun akan terjun ke daerah.
Dia pun membenarkan jika izin silaturahmi di Aceh memang dicabut oleh pihak Pemda. "Sebelumnya sudah keluar izin tapi habis itu dicabut sama pihak pemda," kata Willy melansir Suara.com.
Pencabutan izin penggunaan fasilitas hanya dilakukan pihak Pemda Aceh sedangkan pihak kepolisian tidak melakukannya.
Baca Juga: Risiko Nikah Muda, Aurel Hermansyah Ngaku Jadi Susah Rilis Lagu Baru
"Pihak kepolisian kan konteksnya adalah memberikan izin keramaian. Yang mencabut izin itu adalah pihak pemda, daerah," terang Willy.
Dia pun menyayangkan jika masih ada upaya pencabutan izin tersebut, padahal sebelumnya sudah ada izin diberikan.
"Dalam situasi seperti ini ada represifitas yang sifatnya tidak penting ya. Tentu ini menjadi catatan kita bersama, kita berharap, kan demokrasi ini kan suatu proses yang terbuka saja, tidak perlu juga hal-hal seperti itu terjadi," imbuh Willy.
Anies Baswedan sendiri sudah diusung Partai Nasdem menjadi calon presiden (Capres) 2024 mendatang
