Suara Sumatera - Wakil Ketua Umum Partai NasDem Ahmad Ali menanggapi soal viral video Anies Baswedan yang menumpangi jet pribadi.
Ahmad Ali mengaku heran dengan sejumlah pihak yang mempersoalkan penggunaan jet pribadi oleh Anies saat safari politik. Ali mengklaim penggunaan jet pribadi tersebut tidak memakai uang negara atau APBN.
"Memang Anies menggunakan APBN, memang Anies pejabat negara? kata Ali melansir wartaekonomi--jaringan Suara.com, Selasa (6/12/2022).
Ali pun berkelakar bahwa Anies lebih bagus menaiki unta untuk turun ke daerah.
"Ya, Anies naik unta saja bagusnya ke mana-mana. Karena Anies tidak bisa pakai jet pribadi, jadi dia cocoknya pakai unta saja bagus," ujar Ali.
Ali menjelaskan Partai NasDem memberikan fasilitas jet pribadi kepada Anies karena mempertimbangkan efektifitas waktu perjalanan.
Selain itu, pemberian fasilitas itu wajar karena Anies merupakan calon presiden NasDem.
Diketahui, setelah dideklarasikan sebagai capres NasDem, Anies terus melakukan safari politik ke sejumlah daerah di Indonesia.
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu telah bertemu dengan para relawan yang ada di Sumatera Utara, Jawa Tengah, Aceh, hingga Sumatera Barat.
Baca Juga: Liga 1 Dilanjutkan Tanpa Penonton, Untung atau Rugi?
Tolak rencana kedatangan Anies ke Makassar
Sementara itu, rencananya Anies Baswedan akan melakukan safari politik ke Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel) pada 10-11 Desember 2022.
Sejumlah massa yang tergabung dalam Gerakan Aktivis Mahasiswa Makassar menggelar aksi demo, Selasa (6/12/2022). Mereka menolak kedatangan Anies Baswedan.
"Kami menolak kedatangan Anies Baswedan," kata salah satu massa aksi Ainul melansir SuaraSulsel.id.
Ainul mengatakan, kedatangan Anies karena dinilai memiliki muatan politis. Padahal pemilihan presiden (Pilpres) baru digelar tahun 2024.
Ainul menilai Anies telah mencuri start. Pasalnya, belum ada instruksi dari KPU dan Bawaslu untuk melakukan sosialisasi atau kampanye.
"Pilpres masih jauh, namun Anies sudah datang dengan kepentingan politik. Makanya kami menolak kedatangan Anies. Kecuali, sudah ada instruksi dari KPU dan Bawaslu untuk mengadakan kampanye," ungkapnya.
