Teguran Keras Mendagri Tito ke Bupati Meranti yang Sebut Kemenkeu Isinya Iblis dan Setan

Suara Sumatera - Pernyataan kontroversial Bupati Meranti Muhammad Adil beberapa waktu lalu membuatnya menjadi sorotan publik belakangan ini.

Hal tersebut bermula saat Muhammad Adil hadir dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengelolaan Pendapatan dan Belanja Daerah di Pekanbaru beberapa waktu lalu.

Dalam momen tersebut, Adil menyatakan kesal kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu) karena bagian dana bagi hasil (DBH) migas yang diterima wilayahnya tidak sesuai. Kekesalannya merembet ke pernyataan iblis dan setan.

Buntut dari itu, Bupati Adil pun mendapat teguran keras dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian.

Hal itu disampaikan oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri, Suhajar Diantoro dalam keterangan tertulisnya, Selasa (13/12/2022).

"Mendagri menegur keras sekaligus menegaskan, sebagai kepala daerah apa pun masalahnya harus menggunakan bahasa yang beretika dan menunjukkan sikap kenegarawanan," ucapnya dikutip dari Batamnews.co.id--jaringan Suara.com, Selasa (13/12/2022).

Suhajar mengungkapkan bahwa Mendagri Tito menegur Adil setelah bertemu dengan dirinya dan Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Agus Fatoni pada Senin (12/12/2022). 

Akibat pernyataan Adil, Kemendagri sengaja memanggilnya dan melakukan pertemuan pada hari itu, pukul 10.30 WIB.

Dalam pertemuan itu, Suhajar mengatakan dirinya juga menegur Adil. Sebab, pernyataan Adil telah menimbulkan kisruh.

"Pernyataan Adil yang diarahkan ke jajaran Kemenkeu telah menimbulkan kegaduhan," jelas dia.

Suhajar juga mengaku banyak memberikan nasihat kepada Adil agar menjaga etika berkomunikasi. 

Dia menyayangkan sikap dan pernyataan Adil yang tidak elok dilakukan oleh seorang pejabat publik. 

Menurut Suhajar, sebagai pejabat publik, harusnya Adil memberikan teladan bagi masyarakat.

"Apa yang menjadi kegelisahan dan harapan Bupati Kepulauan Meranti sebenarnya bisa dikomunikasikan dan diselesaikan secara baik-baik, sehingga tidak menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat," ujarnya.

Suhajar menyebut seorang kepala daerah harus mampu menjaga etika termasuk dalam bertutur, sekali pun memiliki perbedaan pendapat maupun pandangan dengan pihak lain. Hal itu menurut Suhajar penting disadari dan dilakukan.