REGIONAL:
Suara Sumatera - Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan kini menjadi bakal calon presiden atau Capres 2024 dari Partai NasDem.
Dideklarasikannya Anies Baswedan untuk maju dalam pemilihan presiden atau Pilpres 2024 mendatang menuai sorotan tajam.
Bahkan, juru bicara DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Dira Martamin menyebut Anies Baswedan terjangkiti sindrom Thanos, karena disebutnya selalu merasa paling hebat dan benar.
Menanggapi pernyataan jubir PKB tersebut, Ketua Relawan Bala Anies, Sismono Laode, akhirnya buka suara.
Diketahui, cibirannya tersebut bermula dari pernyataan Anies yang ia ungkapkan melalui podcast bersama Imam Priyono dan Hendri Satrio yang disiarkan di Youtube R66 Newlitics.
Dalam podcast tersebut, Anies Baswedan sempat menyinggung bahwa terkadang pemerintahan kerap mematikan kritik.
"Dalam podcast itu Pak Anies hanya mengisahkan pengalaman beliau, bahwa beliau pernah dikritik sana-sini dan tidak pernah melakukan pembungkaman, apalagi pelaporan terhadap pihak-pihak yang mengkritik beliau," kata Laode kepada Wartaekonomi.co.id--jaringan Suara.com, Senin (19/12/2022).
Laode mengungkapkan bahwa pernyataan Anies Baswedan bukan suatu kebohongan.
Karena, menurutnya, kerap terjadi kelompok-kelompok yang bersuara atas isu tertentu kemudian ditangkap oleh aparat kepolisian, contohnya seperti aktivis Wadas hingga penolakan Papua.
"Inilah salah satu indikator yang dimaksud Pak Anies, bahwa terkadang pemerintah kita anti kritik," jelas Laode.
Ia mengatakan bahwa pihak-pihak yang merasa tersinggung dengan pernyataan Anies membuktikan bahwa mereka anti kritik, sebagaimana yang dilakukan oleh jubir PKB.
"Sindrom Thanos itu yang terjangkit justru yang mengatakan itu. Pak Anies mengisahkan suatu fakta demokrasi, dia yang panas. Kalau ini sebagai suatu kritik, dia tidak terima kritikan itu, berarti yang dimaksud sebagai sindrom Thanos itu orang tersebut." ucap Laode.
Lebih lanjut, dia juga menilai pembungkaman atas kebebasan berbicara telah disadari oleh masyarakat Indonesia, sehingga pendapat ini bukan hanya penilaian Anies semata.
Di sisi lain, Presiden Joko Widodo pernah mempersilakan masyarakat untuk menyampaikan kritik terhadap pemerintah. Jadi, seharusnya persoalan ini bukan suatu yang harus diributkan.
"Kita ini tinggal perlu suatu diskusi panjang lagi tentang bagaimana meningkatkan indeks demokrasi kita, sehingga kritik itu bisa menjadi teman dalam berpikir," tutup dia.
Sebagai informasi, dalam podcast yang dimaksud, Anies mengungkapkan pendapatnya dengan menyinggung bahwa perbedaan pendapat dalam berpolitik merupakan hal yang biasa. Seharusnya, perbedaan ini tak disikapi dengan panik, melainkan perlu dihormati, diberi tempat, dan tak dieleminasi.
"Adanya perbedaan itu membuat kita harus berikan penjelasan lebih, argumen lebih, memberi manfaat ke siapa? Ke publik," ujar Anies.
Dia kemudian melanjutkan bahwa dirinya kerap menerima kritik selama ia menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Namun, kritik itu ia terima sebagai permasalahan yang perlu diselesaikan satu per satu.
Sementara pemerintahan saat ini cenderung mematikan kritik.
"Kita kadang-kadang kalau di pemerintahan matiin tuh kritiknya. Sebentar, itu sesungguhnya public education, ada selamanya. Selama faktual, selama tidak menyebarkan kebohongan dan kebencian, gitu kira-kira, itu normal. Jadi, misal ada sebagian yang merasa tidak setuju, nggak apa, toh ada yang setuju juga," tutur Anies.
TERPOPULER
