REGIONAL:
Suara Sumatera - Isu reshuffle Kabinet Indonesia Maju belakangan menyeruak. Kabar perombakan menteri tersebut pun sempat mendapat tanggapan Presiden Joko Widodo.
Di tengah rumor reshuffle kabinet, kabar menteri dari Partai NasDem bakal dievaluasi. Hal tersebut disampaikan Ketua DPP PDIP, Djarot Saiful Hidayat baru-baru ini.
Mendengar ucapan Djarot, Ketua DPP Partai Nasdem, Irma Suryani Chaniago buka suara.
Menurut Irma jika mantan pasangan Ahok itu sebaiknya tidak asal bicara terkait urusan evaluasi menteri.
Sebab, dua menteri Nasdem yakni Menteri Kehutanan, Siti Nurbaya, dan Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo, punya segelintir prestasi.
“Reshuffle adalah hak prerogatif Presiden. Sebaiknya Saiful Djarot jangan asal bunyi. Karena faktanya, dua menteri Nasdem yang dia minta dievaluasi adalah menteri-menteri yang punya prestasi," jelas Irma kepada wartawan dikutip dari Wartaekonomi.co.id--jaringan Suara.com, Sabtu (24/12/2022).
Ia mengungkapkan bahwa Kementerian Kehutanan di masa Siti Nurbaya mampu menekan angka kebakaran hutan.
Dampaknya, kata Irma, kualitas udara jauh lebih baik. Selain itu, penanaman mangrove pun semakin masif dilakukan dalam rangka mencegah abrasi.
"Lalu, coba lihat bagaimana beliau membagi dengan sangat baik mana hutan tanaman industri, hutan tanaman rakyat, dan mana yang hutan lindung dengan tegas dan jelas," jelas dia.
Irma mengungkapkan, Siti Nurbaya juga disebut telah melakukan kinerja yang sangat baik dengan memberi sanksi-sanksi tegas terhadap pelanggar ketentuan pemerintah terkait penggunaan lahan.
Sebanyak jutaan hektare hutan yang selama ini lepas ke tangan orang-orang yang hanya menguntungkan oknum-oknum tertentu kini dapat dikelola dengan baik oleh pemerintah.
Sementara itu, Irma menyatakan, Syahrul Yasin Limpo dinilai Irma mampu menjaga nilai pertanian di masa pandemi Covid-19.
"Mana ada kementerian yang tumbuh di era pandemi kecuali Kementerian Pertanian," jelasnya.
Lebih lanjut, Irma juga meminta Djarot untuk melihat data mengenai impor beras. Hal ini dikarenakan selama ini Syahrul selalu menegaskan bahwa Indonesia tidak perlu impor karena stok beras di petani sudah cukup.
Sebelumnya, Djarot meminta agar dua menteri dari Nasdem untuk bisa dievaluasi.
"Mentan dievaluasi, Menhut dievaluasi … semua menteri juga dievaluasi … supaya ada satu darah baru yang segar, mendukung penuh kebijakan Pak Jokowi, untuk menuntaskan janji kampanye sebelumnya," terang Djarot, Jumat (23/12/2022).
Memang, kata dia, reshuffle merupakan hak prerogratif Presiden Jokowi. Menurutnya, menjelang berakhir masa jabatan perlu juga adanya evaluasi.
"Kalau reshuffle urusan Pak Jokowi untuk bisa mengevaluasi. Evaluasi kinerja seluruh menteri, apalagi menjelang berakhir masa jabatan presiden. Sehingga program-program yang sudah dicanangkan oleh pak Jokowi itu betul-betul bisa tercapai. Sudah waktunya dievaluasi," tuturnya.
Ia lantas memberikan contoh hal-hal yang perlu dilakukan evaluasi di dalam pemerintah. Salah satunya, Djarot menyoroti soal swasembada beras di mana, ternyata, impor beras masih terjadi.
Djarot menantang pemerintah dalam hal ini Kementan untuk berani membuka data yang sebenarnya. Ia meyakini jika data disatukan dan dibuka, impor beras sebenarnya tak perlu terjadi.
"Coba buka, satukan, perlu enggak kita impor, katanya masih cukup, yang paling penting bagi kita adalah harga berasnya stabil, dan petani nya bisa untung, ini semua perlu di evaluasi," ungkap Irma.
TERPOPULER
