Suara Sumatera - Sistem Pemilu Proporsional Terbuka atau Proporsional Tertutup tengah menjadi sorotan sejumlah elite politik di negeri ini. Bahkan, memicu kegaduhan para politikus.
Baru-baru ini, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mempermasalahkan sistem Proporsional Terbuka yang digunakan saat ini.
Berbeda dengan Hasto, politisi Partai Golkar Nusron Wahid menilai Proporsional Terbuka yang diterapkan dalam Pemilu 2009-2019 merupakan hal yang tepat karena jalan tengah.
“Menurut hemat saya, pemilu 2009-2019 yang menggunakan proporsional terbuka sudah baik dan menjadi jalan tengah,” jelas Nusron saat tampil di kanal Youtube Total Politik, dikutip Kamis (5/1/23).
Nusron mengungkapkan bahwa sistem proporsional terbuka sudah mengakomodir berbagai pihak yaitu para caleg dan partai politik itu sendiri.
Ia mengatakan, dengan sistem yang sudah mengakomodir dua pihak ini, ketika misal Partai menyodorkan Caleg yang diklaim punya kemampuan memumpuni (budgeting, dll) tetapi ternyata tak terpilih oleh rakyat maka itu urusan lain.
“Ya namanya DPR itu lembaga politik bukan lembaga teknokratik, tapi bagaimana caranya orang teknokratik itu terpilih. Kalau mau terpilih dia harus berjuang untuk mendekati rakyat dan mengikuti kemauan rakyat,” jelasnya.
Jika ada caleg yang diklaim berkualitas tak terpilih tapi justru sebaliknya yang hanya mengunggulkan popularitas saja yang terpilih maka menurut Nusron itu juga merupakan kesalahan partai.
“Kalau ingin yang terpilih orang-orang pintar yang tahu hakbudget, pengawasan, membuat UU, ya yang goblok-goblok jangan dicalonkan, toh yang berhak mencalonkan itu partai politik, sehingga proporsional tertutup itu hak mutlaknya ada di tangan partai politik sehingga belum tentu kehendak parpol simillar dengan kehendak rakyat,” ungkap Nusron.
Diketahui, sistem Pileg saat ini adalah Proporsional Terbuka yang artinya caleg dipilih langsung oleh masyarakat.
Sedangkan sistem tertutup artinya masyarakat hanya perlu mencoblos partai dan partai sendiri yang menentukan siapa yang bisa mendapat kursi di legislatif.
Disclaimer: Artikel ini merupakan kerja sama Suara.com dengan Warta Ekonomi. Hal yang terkait dengan tulisan, foto, grafis, video, dan keseluruhan isi artikel menjadi tanggung jawab Warta Ekonomi.
TERPOPULER
