Suara Sumatera - Pemerintah melalui Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD dituding mengintervensi Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam proses verifikasi partai politik (parpol).
Dugaan intervensi KPU ini muncul saat rapat dengar pendapat umum (RDPU) Komisi II DPR RI bersama Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Bersih.
Perwakilan koalisi Hadar Nafis Gumay menampilkan layar diduga percakapan anggota KPU Provinsi, di mana dirinya menilai ada keresahan dari dugaan intervensi KPU Pusat.
Tidak hanya itu, ia turut membacakan percakapan salah satu anggota KPU Provinsi tentang intervensi itu.
Dalam percakapan yang ditampilkan itu ada dugaan Istana hingga Menko Polhukam untuk meloloskan verifikasi faktual Partai Gelora.
Mahfud MD membantah dirinya mengintervensi KPU dalam proses verifikasi partai politik. Ia menyebut KPU melakukan tindakan bodoh bila mau diintervensi pihak luar.
"KPU saja yang bodoh kalau mau diintervensi. Kan undang-undang katakan dia independen, ada orang diintervensi oleh parpol, oleh pemda, oleh lurah, itu bodoh namanya," kata Mahfud MD di lingkugan istana kepresidenan Jakarta, Jumat (13/1/2023).
"Pemerintah tidak boleh ikut campur. Itu hoaks juga berita. Katanya ada campur tangan istana. Saya justru menegur. Tanggal 10 November ada laporan, 'Pak itu KPU tidak adil, partai A suruh masukkan, partai B tidak boleh masuk'. Saya telepon, hanya itu saja," ungkap Mahfud.
Mahfud lalu mengaku menelepon Sekretaris Jenderal (Sekjen) Komisi Pemilihan Umum Bernad Dermawan Sutrisno.
"Pak Bernard ini ada informasi banyak begini bener ndak? Lalu dijawab 'Tidak Pak, tegak lurus'," ungkap Mahfud.
Mahfud lalu menceritakan isi pembicaraannya dengan Sekjen KPU Bernard Dermawan.
"Jangan main-loh loh, semua partai, kalau satu diberi begini, yang lain diberi begini. Jangan Anda terima pesanan dari orang lain. Nah itulah sebabnya banyak formulir berubah. Itu saya negur, bukan saya intervensi," jelas Mahfud.
Mahfud menyebut ia menelepon Bernard Dermawan pada 10 November 2022 dan tidak pernah menghubungi lagi setelah itu.
"Saya (telepon) 10 November. Saya 10 Januari ndak pernah hubungan sama dia. 10 November sekali saja ketika partai-partai mengadu kepada saya 'Pak partai saya tidak masuk'. Kenapa? 'Ada pesanan dari ini'. Pak partai saya tidak masuk tapi dimasukkan. Saya tidak mau tahu itu benar atau tidak tapi saya telepon tanggal 10 November dan tidak lebih dari itu," ungkap Mahfud.
Bila Hadar Nafis memiliki bukti soal dugaan intervensi tersebut, menurut Mahfud, Hadar harus membuktikannya.
TERPOPULER
