Suara Sumatera - Masyarakat Papua dinilai kehilangan pemenuhan hak-hak dasarnya. Hal ini imbas pilot Susi Air berkebangsaan Selandia Baru Mark Philip Mehrtens disandera kelompok kriminal bersenjata (KKB) pimpinan Egianus Kogoya.
Pendiri/pemilik maskapai penerbangan Susi Air Susi Pudjiastuti menyebut masyarakat dirugikan karena distribusi logistik yang meliputi aspek pemenuhan kebutuhan mendasar menjadi terkendala akibat terganggunya operasional penerbangan pesawat Susi Air.
"Dari sisi bisnis tentu ini sebuah kehilangan yang sangat besar, tapi lebih menurut saya adalah humanity, kemanusiaan, dan hak-hak masyarakat memenuhi kebutuhan pokoknya," kata Susi melansir Antara, Rabu (1/3/2023).
Selain kebutuhan pokok, Susi mengaku pemenuhan distribusi yang terganggu terkait bahan bakar hingga pengobatan yang sedianya dibutuhkan oleh masyarakat Papua.
"Karena kita juga mengangkut bahan bakar, mengangkut makanan, mengangkut segala macam yang dibutuhkan, membawa yang sakit dapat pengobatan, membawa program-program pemerintah untuk kemajuan masyarakat Papua," ungkapnya.
Distribusi logistik terganggu karena hampir 70 persen operasional penerbangan pesawat Susi Air jenis porter yang melayani penerbangan perintis di wilayah Papua dengan medan pegunungan itu terhenti.
"Karena 70 persen dari penerbangan porter kita sudah akhirnya jadi berhenti sekarang. Kalau proter terbang satu hari 30-40 flight berarti sudah lebih dari 25 flight terhenti," ujarnya.
Susi menjelaskan bahwa gagalnya penyelesaian penyanderaan pilot Mark Philip Mehrtens secara baik berpotensi menyebabkan tingginya pengunduran diri pilot pesawat Susi Air, sehingga operasional penerbangan pun kian terkendala.
"Yang kedua, juga confident di antara pilot-pilot kita tidak memungkinkan adanya penerbangan lagi di wilayah pegunungan dan ini akan sangat sulit. Jadi resignisation juga akan tinggi bila penyelesaian kapten Philip ini juga tidak bisa baik," imbuhnya.
Baca Juga: Heran Anies Contek Slogan Pj Gubernur DKI Heru buat Nyapres, Gilbert PDIP: Era Dia Minim Prestasi
Susi mengingatkan upaya-upaya penyanderaan seperti yang dilakukan oleh KKB hanya akan menyebabkan pada terganggunya pemenuhan hak-hak kemanusiaan masyarakat di Papua.
"Saya berharap semua sadar, Pemda, tokoh-tokoh masyarakat Papua, masyarakat Papua dan organisasi yang mengaku Papua Merdeka bahwa kepentingan masyarakat untuk mendapatkan kebutuhan pokoknya dan transportasi itu adalah hak-hak kemanusiaan yang tidak bisa dihilangkan begitu saja," katanya.
