Suara Sumatera - Desakan agar Sri Mulyani Indrawati mundur atau dicopot dari jabatannya sebagai Menteri Keuangan dinilai kalangan DPR tidak jufa akan memberi jawaban atas masalah di lembaga yang tengah disorot tersebut.
"Saya kira belum diperlakukan untuk melakukan pergantian menteri keuangan, dan itu juga bukan solusi," kata Anggota Komisi XI DPR Kamrussamad di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (16/3/2023).
Saat ini yang perlu dilakukan adalah menuntaskan berbagai kasus miring di tubuh Kemenkeu, terutama yang sudah menjadi sorotan publik perihal transaksi janggal Rp300 triliun yang sempat diungkapkan Menko Polhukam Mahfud MD.
"Yang menjadi persoalan penting adalah menyelesaikan reformasi perpajakan dan kasus lainnya terutama terkait transaksi Rp300 triliun," ujarnya.
Desakan agar Sri Mulyani mundur antara lain disampaikan Partai Buruh. Secara khusus bahkan Partai Buruh menggelar unjuk rasa di depan gedung parlemen pada Senin lalu.
Ada empat tuntutan yang disampaikan massa aksi, salah satunya mendesak Sri Mulyani dan Dirjen Pajak Suryo Utomo mundur.
Disclaimer: Artikel ini merupakan kerja sama Suara.com dengan Warta Ekonomi. Hal yang terkait dengan tulisan, foto, grafis, video, dan keseluruhan isi artikel menjadi tanggung jawab Warta Ekonomi.
