Suara Sumatera - Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil merekomendasikan untuk menonaktifkan Dani Hamdani sebagai Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Pangandaran.
Hal tersebut buntut dari kasus viral guru muda bernama Husein Ali Rafsanjani yang mengaku mendapat intimidasi dan memutuskan mengundurkan diri usai melaporkan dugaan pungli.
"Saya tadi pagi sudah merekomendasikan agar Bupati Pangandaran menonaktifkan sementara kepala BPSDM Pangandaran, sambil tim Inspektorat melakukan penyelidikan kasus ini secara objektif dan transparan," cuitnya di akun Twitter @ridwankamil, dilihat Kamis (11/5/2023).
Pria yang akrab disapa Kang Emil ini juga meminta agar pelaku diberikan sanksi jika terbukti adanya dugaan pungutan liar (pungli).
"Jika terbukti ada dugaan pungli, agar diberikan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan. Namun jika tidak terbukti, agar dilakukan proses solusi yang baik untuk semua pihak," ujarnya.
Sebelumnya, Kang Emil telah bertemu dengan Husein. Hal ini terlihat dalam video yang diunggah di akun Instagram-nya @ridwankamil.
Ridwan Kamil sebagai pembina ASN di Jawa Barat, mengaku akan mencari solusi terbaik dalam permasalahan ini.
"Saya Ridwan Kamil Gubernur Jawa Barat, sebagai pembina PNS (pegawai negeri sipil) se-Jawa Barat, saya ketemu dengan Kang Husein yang viral, tentunya terkait laporan sedang kita cari solusi-solusinya, dicari keadilannya, dan kita berikan juga nanti opsi-opsi," katanya.
Ridwan Kamil menilai Husein telah berhasil mendapatkan status ASN berdasarkan proses yang tidak mudah.
Baca Juga: Deretan Momen Mengerikan saat Petugas Dishub DKI Tertibkan Parkir Liar: Ditusuk sampai Digigit
"Jadi PNS itu susah yah, mengalahkan puluhan ribu. Kita cari solusi yang pas. Mudah-mudahan baik buat Pangandaran, baik juga buat Kang Husein. Insya Allah, semuanya ada ending yang baik," ujarnya.
Dirinya mengaku telah meminta klarifikasi kepada pihak Pemkab Kabupaten Pangandaran mengenai polemik Pelatihan Dasar (Latsar) ASN yang terjadi pada tahun 2021.
Dari keterangan yang didapat, untuk biaya akomodasi dan kegiatan lainnya pada Latsar telah dianggarkan namun harus di-refocusing untuk penanganan Covid-19.
"Saya sudah mendengarkan dari versi Pemkab Pangandaran bahwa anggaran untuk Latsar dibatalkan karena di-refocusing untuk Covid-19. Jadi versi Pemkab-nya tidak ada pungli karena kalau pungli kan anggarannya ada tapi narik lagi. Mungkin ini yang tidak terinformasikan sehingga dianggapnya anggaran masih ada," jelasnya.
Dalam unggahannya, tim Pemprov akan mendampingi kasus ini untuk dicari solusinya yang baik untuk bersama dan sesuai peraturan perundang-undangan.
"Saya juga meminta Bupati Pangandaran di mana level SMP adalah kewenangan bupati untuk segera menindaklanjuti arahan ini agar mendapatkan solusi yang terbaik bagi semua pihak. Dan semoga kasus ini tidak terulang lagi di masa mendatang.
