Suara Sumatera - Presiden Jokowi buka suara soal proposal perdamaian Rusia-Ukraina yang diusulkan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Jokowi memperbolehkannya karena hal itu termasuk usulan dalam sebuah dialog.
"Dalam sebuah dialog, usulan-usulan boleh-boleh saja. Usulan saja kok, tetapi bukan dalam sebuah perundingan antarnegara, bukan. Saya melihat bagus-bagus saja," katanya melansir Antara, Rabu (14/6/2023).
Dirinya mengaku sikap Indonesia terhadap konflik Rusia dan Ukraina sudah jelas, yakni pentingnya penghormatan kedaulatan, integritas teritorial negara lain, dan dorongan agar perang segera selesai.
Sikap Indonesia ditegaskan Jokowi saat bertemu langsung dengan Presiden Ukraina Volodymr Zelensky dan Presiden Rusia Vladimir Putin.
"Sejak awal jelas dan sampai sekarang tidak berubah bahwa Indonesia sangat menghormati kedaulatan dan teritorial integrity, integritas teritorial dari negara lain, tetap dan tak akan berubah," ungkapnya.
Jokowi mengaku sudah memanggil Prabowo terkait usulan resolusi konflik yang disampaikan Prabowo dalam diskusi di Shang-ri La Dialogue 2023 di Singapura pada Sabtu 3 Juni 2026.
"Dan waktu saya undang, Pak Prabowo, sama. Tak ada yang beda, bahwa dalam sebuah, dan itu bukan, bukan usulan dalam sebuah forum kenegaraan atau forum perundingan, itu seminar. Itu dialog," kata Jokowi.
Sebelumnya, Prabowo menghadiri IISS Shang-ri La Dialogue 2023. Dirinya sempat menyampaikan sejumlah usulan untuk resolusi damai atas konflik yang terjadi menyusul invasi Rusia ke Ukraina sejak Februari 2022.
Prabowo menyampaikan setidaknya empat usulan, yakni gencatan senjata di titik-titik konflik, penarikan mundur pasukan kedua pihak sejauh 15 kilometer untuk menciptakan zona demiliterisasi, pengutusan pasukan pemantau perdamaian PBB dan penyelenggaraan referendum oleh PBB di wilayah-wilayah yang oleh Prabowo disebut sebagai "daerah sengketa".
Baca Juga: Hari Donor Darah Sedunia, Berikut 3 Fakta Unik Kegiatan Donor Darah
"PBB perlu mengatur dan melaksanakan referendum di wilayah-wilayah sengketa untuk memastikan secara objektif keinginan mayoritas penduduk di berbagai wilayah sengketa tersebut," kata Prabowo.
Usulan itu menuai respons yang beragam, termasuk pernyataan resmi Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Ukraina Oleg Nikolenko yang menegaskan menolak usulan Prabowo.
Nikolenko mengapresiasi perhatian atas upaya mengembalikan perdamaian ke Rusia, tapi ia menyebut usulan tersebut "seperti menarik kesimpulan dari sejarahnya sendiri".
