SuaraSumedang.id - Kepala Bidang Perlindungan Jaminan Sosial, Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Sumedang, Komar menyampaikan, ada sejumlah kriteria penerima bantuan langsung tunai bahan bakar minyak (BLT BBM).
Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BLT BBM tersebut kriterianya yakni keluarga miskin, dan rentan sosial yang terdaftar di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial.
"Para penerima BLT (BBM) yang disebut sebagai keluarga penerima manfaat ini, merupakan penerima program sembako PKH, dan KPM PKH pemerina non sembako," kata Komar, Selasa (20/9/2022).
Terdapat tiga sumber penerimaan bansos, sebagai berikut:
Pertama, data yang diusulkan oleh aplikasi;
Kedua, data ulusan mandiri masyarakat melaluo laman cekbansoskemensos.go.id;
Ketiga, data setingkat eselon 1 di Kemensos.
"Untuk yang (usulan) mandiri tidak serta merta melakukan pendaftaran disetujui, karena kembali lagi pada verifikasi desa/kelurahan yang lebih tahu kondisi masyarakatnya."
"Kemudian, masuk ke Dinas Sosial untuk diverifikasi selanjutnya diusulkan ke Kemensos, dan yang menentukan adalah pihak Kementerian Sosial itu," ucap Komar.
Menurutnya, semua nama yang masuk di dalam DTKS diolau di Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kemensos.
Selanjutnya, setelah diolaj dan disetujui akan diberikan pemilik program yang dalam hal ini adalah Dirjen Pemberdayaan Sosial.
Dari situ, kata Komar munculan jumlah 152.152 KPM dari DTKS untuk Kabupaten Sumedang yang masuk kepada penyaluran termin satu sampai dua, dan lebih dari itu ada satu lagi termin ketiga yang jumlahnya 2.400 KPM.
Pasalnya, dalam tahapan verifikasi kelayakan bantuan sosial, ada dua hal yang harus dilakukan.
Pertama, ada masyarakat yang betul-betul mampi secara sosial ekonomi diusulkan untuk dinonaktifkan dari kepersertaan penerima bansos.
"Kedua, bagi masyarat yang betul-betul layak untuk menerima tapi belum mendapatkannya, bisa diusulkan sehingga balance. Jadi ada penonaktifan ada pula pengusulan baru agar tidak berat sebelah," kata dia.
TERPOPULER
