SuaraSumedang.id - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumedang memastikan akan segera menuntaskan permasalahan warga yang terdampak Jalan Tol Cisumdawu.
Adapun sejumlah warga yang terdampak tersebut berasal dari tiga desa, yakni Desa Sirnamulya, Desa Girimukti, dan Desa Mulyasari di Kecamatan Sumedang Utara.
Warga dari ketiga desa tersebut kembali menyampaikan aspirasi, dan permasalahannya terkait dampak pembangunan Jalan Tol Cisumdawu tersebut.
Seperti adanya kerusakan lahan sawah, kerusakan rumah warga yaitu retak-retak pada bangunannya, dan ada pula masalah ganti rugi lahan yang belum dibayar.
"Dari sekian banyak yang telah disampaikan, kami sudah kompilasi datanya, lalu kami pilah sesuai dengan bentuk dampaknya," kata Hilman, dikutip dari laman Pemkab Sumedang, Sabtu (18/3/2023).
Selanjutnya, ia menyebut bersama tim dari unsur Muspika, Babinsa, Babinkamtibmas, dan kepala desa akan melakukan verifikasi.
Data yang dikumpulkan dari tim, kata Hilman, nantinya akan menjadi bahan untuk dirapatkan oleh Forkopimda, yang rencananya dilakukan pekan depan.
"Ini sesuai arahan Pak Bupati (Ahmad Dony Munir). Minggu depan rapat khusus untuk membahas dampak jalan tol," katanya.
"Nanti pada rapat Forkopimda itu akan diputuskan penanganan dampak sesuai dengan jenis masalahnya. Apakah itu rumah terdampak, tanah terdampak," ucap Hilman.
Baca Juga: Jokowi 'Gandeng' Prabowo Kemana-mana, Kode Promosi Capres Baru?
"Apapun yang terdampak nanti akan diputuskan oleh Pak Bupati dengan yang lainnya," tambah dia.
Adapun penanganan dampak tol ini, kata Hilman, nantinya akan dilakukan bersama-sama antara Pemda Sumedang, Pemprov Jabar, termasuk PT. Citra Karya Jabar Tol, dan pelaksana pembangunan.
Diharapkan, minggu depan sudah ada kejelasan untuk penanganan dampak tol yang dirasakan oleh sejumlah warga tersebut.
"Baik dari pemerintah pusat itu berbuat apa, bentuknya apa, dari provinsi apa, dari kabupaten apa, termasuk juga dari pihak PT. CKJT serta pelaksana kegiatan di Seksi 2 ini," katanya.
"Jadi, semuanya akan diundang, akan dibahas bagaimana bentuk kontribusi untuk penyelesaian dampak di lapangan," sambungnya. (*)
