MBG Maju Kena Mundur Kena, Guru Besar UGM Nilai Prabowo Terjebak Program Amburadul

Suara.com - Pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) kini menempatkan Pemerintah Pusat dalam posisi serba salah dan dilematis.

Di satu sisi, kembali maraknya insiden keracunan massal yang menimpa para peserta didik menuntut adanya penghentian total dan evaluasi menyeluruh.

Namun di sisi lain, menghentikan program yang sudah terlanjur berjalan secara masif ini berisiko memicu turbulensi ekonomi serta konsekuensi hukum yang membahayakan posisi kepemimpinan di masa mendatang.

Guru Besar Manajemen dan Kebijakan Publik Fisipol UGM, Gabriel Lele menilai situasi dilematis atau 'maju kena mundur kena' ini muncul akibat penyusunan kebijakan yang terburu-buru dan mengabaikan kaidah perencanaan yang matang sejak awal.

"Ya itu, konsekuensi dari perencanaan dan pelaksanaan yang amburadul seperti itu. Boleh jadi pemerintah, Prabowo dalam hal ini secara khusus ya was-was juga," kata Gabriel saat dihubungi, Kamis (6/8/2026).

"Ini kalau 2029 terpilih lagi, kalau tidak terpilih lalu pemerintahan baru mengutak-ngatik lagi pelaksanaan program MBG dengan kerugian negara yang sekian, ya kena kasus nanti beliau. Jadi ini maju kena mundur kena," sambungnya.

Diakui Gabriel, pemerintah memang tidak bisa menutup mata terhadap dampak ekonomi apabila MBG dihentikan. Namun, keselamatan masyarakat tidak boleh dikorbankan hanya demi mempertahankan perputaran ekonomi yang tercipta dari program tersebut.

"Pasti dampaknya akan besar tetapi kalau kita misalnya sekadar menghitung dampak perputaran ekonomi dengan mengabaikan dampak keselamatan, itu kan sangat tidak bisa diterima," tegasnya.

Standar keselamatan dalam program pangan publik seharusnya tidak mengenal toleransi terhadap kesalahan. Maka dari itu, deretan kasus keracunan semestinya menjadi alasan kuat bagi pemerintah untuk menghentikan sementara pelaksanaan program dan melakukan evaluasi menyeluruh.

"Kalau sudah berbicara dengan tentang standar keselamatan, nyawa, maka ya margin of error-nya nol, enggak boleh terjadi kesalahan dan kalau sampai terjadi kesalahan, hentikan dan dievaluasi total," tandasnya.

Pergantian Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) tidak akan menjadi solusi apabila pemerintah tetap mempertahankan tata kelola yang sama. Menurutnya, sumber persoalan MBG berada pada sistem yang tidak pernah dibenahi sejak program diluncurkan.

Ia menilai pemerintah terburu-buru menjalankan MBG demi memenuhi janji politik tanpa melalui tahapan uji coba sebagaimana lazim diterapkan dalam kebijakan publik berskala nasional.

Gabriel tak memungkiri bahwa penghentian MBG akan semakin sulit setelah program tersebut melibatkan banyak kepentingan politik dan ekonomi.

Menurutnya, kondisi itu membuat keputusan menghentikan program hanya bisa datang langsung dari Presiden Prabowo.

"Lalu yang membuat MBG ini agak sulit juga untuk dihentikan kecuali datang dari Pak Prabowo sendiri, adalah ini kan sudah jadi mainan oligarki, oligarkinya diperluas. Kalau dulu para pengusaha biasa, sekarang kan TNI-Polri masuk, partai politik juga masuk," tandasnya.

Diusulkan Gabriel, pemerintah sebaiknya menghentikan sementara MBG, mengevaluasi total tata kelola program, kemudian memulai kembali melalui pilot project dengan sasaran yang lebih jelas.

"Pilihan komprominya adalah hentikan sementara, evaluasi, mulai dulu dengan katakanlah 1 tahun ini pilot, baru kemudian dilanjutkan secara lebih besar, mungkin di tahun-tahun berikutnya dengan tata kelola yang lebih baik," pungkasnya.