-
Soal Polemik RKUHP, Pengamat Sebut Presiden Perlu Keluarkan Perppu
Jokowi dinilai punya kewenangan untuk keluarkan perppu guna batalkan KUHP menurut Koalisi Masyarakat Sipil.
Selengkapnya -
Enggan Temui Pendemo Tolak RKUHP di Depan Gedung DPR RI, Pimpinan: Sudah Kami Sahkan
PimpinanDPRRI memastikan diri ogah menemui massa yang menggelar aksi penolakan terhadap pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) KUHP.
Selengkapnya -
Tanpa Puan Maharani, DPR Sahkan RUU RKUHP yang dihadiri 18 orang Anggota Dewan
Dalam rapat pengesahan RKUHP tersebut ternyata hanya dihadiri oleh 18 orang anggota dewan secara langsung dari total seluruh anggota dewan yang ada.
Selengkapnya -
Advokat Pandang Presiden Perlu Keluarkan Perppu Batalkan Pengesahan UU KUHP
Koalisi Masyarakat Sipil menilai Presiden Joko Widodo memiliki kewenangan untuk mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu).
Selengkapnya -
Tolak Pengesahan KUHP, Masyarakat Gelar Tenda di depan Gedung DPR
Dzuhrian menyebut demo kali ini akan dilakukan sampai malam hari.
Selengkapnya -
Massa Pendemo Dirikan 2 Tenda di Depan Gedung DPR, Kritik Pelaksanaan Rapat Pengesahan RKUHP
Koalisi Masyarakat Sipil berunjuk rasa menolak pengesahan RKUHP menjadi KUHP dengan mendirikan tenda di depan Gedung DPR RI.
Selengkapnya -
Ditanya Arahan Bagi Pendemo Tolak RKUHP yang Bangun Tenda Kemping, Menkumham: Nggak Usah, Nggak Ada Gunanya
Yasonna menganggap tidak ada gunanya untuk menggubris aksi penolakan pengesahan KUHP tersebut.
Selengkapnya -
Massa Demo Tolak RKUHP Disambut Kawat Berduri di Depan DPR RI
Koalisi Masyarakat Sipil disambut kawat berduri saat tiba di depan Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, untuk menyuarakan penolakan atas pengesahan RKUHP menjadi UU.
Selengkapnya -
Alasan Sudah Disahkan, Pimpinan DPR Ogah Temui Massa Pendemo Tolak RKUHP
"Sementara tidak (akan menemui), karena kami sudah sahkan."
Selengkapnya -
Massa Minta Pasal Bermasalah Dihapus saat Demo Tolak RKUHP di DPR
Mereka menilai apa yang dilakukan pemerintah atau DPR dalam merancang RKUHP tidak transparan,
Selengkapnya -
Aksi Jalan Mundur, Aliansi Jurnalis Independen Denpasar Tolak Pasal Bermasalah di RKUHP
Sejumlah jurnalis yang tergabung dalam Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Denpasar melakukan aksi untuk menolak pasal-pasal bermasalah dalam RKUHP di Bajra Sandi, Renon, Denpasar, Bali, Senin (5/12/2022).
Selengkapnya -
Tolak RKUHP, Sejumlah Demonstran Pajang Karangan Bunga di Depan Gedung DPR RI
Karangan Bunga Duka Cita hingga Tabur Bunga Warnai Aksi Tolak RKHUP di DPR RI.
Selengkapnya -
Ogah Pusing Digeruduk Pendemo, Pimpinan DPR Tegaskan RKUHP Sudah Selesai
"...saya pikir itu sudah selesai di DPR."
Selengkapnya -
Demo Tolak RKUHP di Kalsel, Mahasiswa Bawa Nisan dan Keranda: Kemana yang Katanya Wakil Rakyat
Salah satu posternya bertuliskan Terus Kawal Jangan Sampai Menyesal.
Selengkapnya -
Mahasiswa Bakal Demo Tolak RKUHP Siang Ini, 3 Mobil Water Canon hingga Mobil Tahanan 'Mejeng' di Gedung DPR RI
Sejumlah aparat tampak sudah bersiaga untuk mengawal jalannya aksi tersebut.
Selengkapnya -
Pemerintah Berupaya Selesaikan Draf RKUHP Hari Ini
Lamanya proses perbaikan RKUHP tersebut dikarenakan pemerintah enggan terburu-buru menyelesaikan namun masih banyak kesalahan yang muncul seperti halnya pembuatan UU Ciptaker.
Selengkapnya -
Mahasiswa Tuntut Pemerintah Buka Naskah RKUHP, KSP: Inikan Lagi Diperbaiki
Di sisi lain, Ade juga meminta kepada mahasiswa untuk tidak berpikiran negatif terhadap pemerintah.
Selengkapnya -
Tuntut RKUHP Dibahas Secara Terbuka, Mahasiswa Ancam Demonstrasi Besar-Besaran
Aliansi Nasional Reformasi KUHP mendesak Presiden Joko Widodo dan DPR segera membuka naskah RKUHP karena di dalamnya terdapat sejumlah pasal yang bermasalah.
Selengkapnya -
Jokowi Ultah ke-61, Rakyat Hadiahi Gelar Unjuk Rasa Tuntut RKUHP
Unjuk rasa akan digelar di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat mulai pukul 14.00 WIB nanti.
Selengkapnya -
Jangan Sampai Lolos, Ini 5 Pasal Pembunuh Demokrasi Dalam RKUHP
Institute for Criminal Justice (ICJR), salah satu yang tergabung dalam Aliansi Nasional Reformasi KUHP membeberkan satu per satu pasal membahayakan itu.
Selengkapnya