REGIONAL:
TANTRUM - Uji klinis obat untuk rematik (artritis rematoid) bernama neo tocilizumab dilakukan oleh Rumah Sakit Hasan Sadikin (RSHS) Bandung.
Rumah sakit milik Kementerian Kesehatan itu mejadi sentral penelitian nasional uji klinis obat untuk rematik.
Obat neo tocilizumab ini sebenarnya sudah digunakan di luar negeri terutama Eropa. Namun kini di Indonesia tengah dilakukan penggunaannya.
"Persiapannya sudah dilakukan sejak bulan Oktober 2010. Setelah semua ahli dan berbagai pihak, dilakukan penyeleksian pasien," ujar dokter divisi Remato RSHS Bandung Rachmat Gunadi ditulis Bandung, Senin, 27 Juni 2022.
Rachmat mengatakan syarat bagi pasien yang dapat mengikuti uji klinis sebelumnya adalah penderita artritis rematoid.
Penyakit yang dideritanya kata Rachnat, sudah dilakukan pengobatan minimal 5 bulan ternyata tidak menunjukkan respon yang memadai.
Syarat yang terakhir lanjut Rachmat, yaitu keamanan organ-organ tubuhnya terjamin. Artinya tidak mempunyai penyakit infeksi trutama TBC.
"Walaupun obat ini relatif lebih aman karena tidak menyerang organ lain," kata Rachmat.
Rachmat menerangkan Ikatan Rematologi Indonesia (IRI) menginginkan adanya uji klinis terlebih dahulu, sebelum diajukan ke badan POM.
Obat ini diujikan kepada 40 orang yang dilakukan di lima senter yaitu Bandung, Jogjakarta, Surabaya, Malang dan Jakarta. Di RSHS sendiri pasien peserta uji klinis ini berjumlah 8 orang.
Rachmat menuturkan terapi yang dilakukan yaitu pemberian obat selama enam kali dengan jarak empat minggu.
"Dikisaran waktu satu sampai dua bulan setelah pemberian obat yang ke enam, dilakukan pengamatan lagi," ungkap Rachmat.
Beradasarkan literatur tambah Rachmat, pasien yang menjalani terapi ini dapat merasakan perubahan setelah minggu kedua.
Seperti penurunan kekakuan sendi-sendi sampai setengahnya, bengkak-bengkah pada sendi akan berkurang, nyerinya berkurang, well being (perasaan sehat) lebih terasa setelah bulan kedua.
Nantinya hasil dari uji klinis ini akan dianalisis bersama, lalu akan dumuat di jurnal ilmiah, lalu dilaporkan ke Kementerian Kesehatan dan Balai POM.
TERPOPULER
