Kader Desak Ketum PPP Mundur

TANTRUM - Kantor DPP PPP di Menteng pada Senin, 18 Juli 2022 didatangi para kader yang mentuntut agar Suharso Monoarfa mudur dari jabatan sebagai Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Unjuk rasa kader diklaim bentuk kegelisahan tersebut muncul lantaran kekhawatiran kader-kader PPP menilai kebijakan dan aturan sewenangwenang yang dilakukan oleh Ketua Umum DPP PPP, Suharso Monoarfa.

"Kami adalah kader militan PPP sejak masa orde baru hingga saat ini. PPP sebagai rumah besar Umat Islam Indonesia terus diperjuangkan agar terakomodirnya kepentingan Umat Islam dalam mencapai kesejahteraan dan keadilan bagi masyarakat Indonesia," ujar Front Kader Penyelamat Partai Persatuan Pembangunan (FKPP PPP) Wahyudin.

Ia menilai, selama Suharso menjabat sebagai Ketua Umum PPP, tidak adanya lagi identitas yang dimunculkan oleh Ketua Umum yang melambangkan perjuangan dan nilai sejarah yang menjadi dasar pergerakan PPP.

"Dalam beberapa tahun belakangan nilai sejarah dan perjuangan para ulama, kader dan simpatisan PP tidak lagi menjadi dasar pergerakan PPP," katanya dalam keteranganya, Selasa 19 Juli 2022.

Wahyudin menyampaikan kondisi PPP saat ini dan pesan yang ditujukkan kepada Presiden RI agar Suharso Monoarfa bisa mundur juga di sisa periode dari jabatannya saat ini, Kepala Bappenas.

"PPP hari ini sangat terpuruk kondisinya. Tahun 2019 kami hampir tidak lolos Parlementary Treshold (PT) dan survei hari ini PPP hanya 1,7 persen elektabilitasnya. Kami takut PPP hilang di 2024. Tentunya kami yakin bahwa Bapak Presiden pun tidak ingin PPP tinggal sejarah dan PPP hilang" ungkapnya.

Sebagai loyalis kader PPP, Wahyudin merasa dirinya dan rekan seperjuangan digusur oleh Suharso Monoarfa dengan kebijakan yang memberatkan PPP karena kepentingan pribadinya.

"Kami dan para kader serta senior PPP yang 2019 bersusah payah mempertahankan PPP agar lolos PT, namun hari ini kami digusur oleh kebijakan yang dibuatnya. Ataukah memang Suharso “dipasang” oleh kepentingan elit nasional untuk menghancurkan PPP dari dalam,” tegas Wahyudin.

Wahyudin dan simpatisan lainnya menuntut agar Suharso Monoarfa harus mundur dari Ketua Umum PPP maupun jabatannya sebagai menteri.

"Suharso mundur atau hancur. Kami sadar bahwa Suharso Monoarfa menjadi pembantu Bapak Presiden RI dalam Kabinet Indonesia Maju. Tentu saja kami berharap Bapak berkenan mengevaluasi dan mereshuffle Suharso Monoarfa sebagai pembantu Presiden RI," katanya.