TANTRUM - Komite Mahasiswa Anti Korupsi (Komasi) kembali mendatangi Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kuningan, Jakarta Selatan.
Mereka mendesak KPK membentuk tim investigasi guna mengusut dugaan korupsi Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) atau Bappenas, Suharso Monoarfa.
“Kami kembali datang dan meminta KPK untuk segera mengusut dugaan korupsi dan penerimaan gratifikasi yang dilakukan Suharso,” kata Koordinator Aksi, Aril di lokasi, Rabu, 20 Juli 2022.
Aril menyebut, kasus dugaan korupsi Suharso telah dilaporkan ke KPK sejak Mei 2020. Namun, sampai saat ini KPK masih juga bungkam dan belum melanjutkan penyelidikan.
“Maka kami ada di sini, menuntut pihak KPK untuk melanjutkan terkait laporan yang ada. Seperti Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang janggal dan gratifikasi penggunaan privat jet,” ungkapnya.
Aril menambahkan, berdasarkan LHKPN yang dikeluarkan KPK pada 2018 Suharso memiliki kekayaan sebesar Rp 84juta. Kemudian, dalam waktu singkat kekayaan meningkat jadi Rp 59 miliar.
Menurutnya, peningkatan harta kekayaan yang signifikan patut dicurigai dan diselidiki oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) maupun KPK, guna menguak fakta yang sebenarnya terjadi.
"KPK tidak boleh tinggal diam, harus bisa menjalankan komitmen konstitusi UU negara untuk menegakkan supremasi hukum. Agar membumi hanguskan korupsi di Indonesia," katanya.
Ketua Bidang Advokasi dan Hukum Kaukus Muda PPP Hammam Asy'ari pada tanggal 9 November 2020 menyatakan, laporan dugaan gratifikasi Monoarfa itu ngawur.
