TANTRUM - Presiden Joko Widodo telah menyalurkan bantuan sosial sebesar Rp24,17 triliun sebagai upaya pengalihan anggaran subsidi BBM. Harga BBM sudah dinaikan pemerintah dan kondisi ini menambah beban pengeluaran masyarakat.
Bansos ini terbagi menjadi Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebesar Rp12,4 triliun, Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebesar Rp9,6 triliun, dan subsidi transportasi dari Dana Transfer Umum (DTU) sebesar Rp2,17 triliun.
Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara mengatakan bansos yang diberikan pemerintah sebagai pengalihan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) dapat menurunkan tingkat kemiskinan.
Penyaluran bansos sebesar Rp24,17 triliun dapat meningkatkan daya beli masyarakat, khususnya kelompok 40 persen ekonomi terbawah.
Dengan itu, bansos akan bisa menurunkan tingkat kemiskinan sebesar 0,3 basis poin (bp) menjadi 9 persen dari target ,3 persen pada 2022.
Ia mengatakan meningkatnya daya beli masyarakat juga akan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Dengan itu, target pertumbuhan ekonomi tahun ini yang sebesar 5,1 hingga 5,4 persen secara year on year (yoy) akan tercapai.
"Pertumbuhan ekonomi kita bayangkan akan tetap, antara 5,1 sampai 5,4 persen yoy. Walaupun harga naik, tapi ekonomi lagi maju banget," katanya.
